PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) memperkuat pemahaman aparatur desa terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaannya berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, itu berlangsung di Ballroom Mahakam A Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (12/11/2026). Sebanyak 88 peserta dari empat kecamatan di PPU mengikuti kegiatan tersebut.
Peserta terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (kaur), serta kepala seksi (kasi) yang memiliki tugas dan keterkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan desa.
Dalam arahannya, Tohar menekankan bahwa setiap proses pengadaan harus berangkat dari perencanaan yang jelas dan mengacu pada dokumen anggaran yang telah ditetapkan.
“Pengadaan tidak boleh dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru disesuaikan dengan anggaran setelah barang atau kegiatan direalisasikan,” ucapnya.
“Jangan sampai pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tanpa terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, bukan barangnya diadakan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan desa yang sebelumnya telah disusun melalui tahapan perencanaan.
“Karena itu, seluruh kegiatan harus memiliki dasar yang jelas dan selaras dengan dokumen perencanaan serta penganggaran desa,” terangnya.
Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Ketiganya menjadi acuan agar kegiatan pengadaan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Melalui bimtek ini, aparatur desa diharapkan semakin memahami mekanisme pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pelaksanaan kegiatan.
Pemahaman tersebut diperlukan untuk menghindari kekeliruan administrasi maupun pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan.
Kegiatan ini juga menjadi ruang peningkatan kapasitas bagi perangkat desa yang terlibat langsung dalam proses pengadaan.
Dengan pemahaman yang lebih baik, aparatur diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional serta memastikan penggunaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan.
Pemkab PPU berharap penguatan kapasitas tersebut dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik.
Perencanaan yang matang dan pelaksanaan pengadaan sesuai aturan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. (Adv)
