Wali Kota Balikpapan Minta Dukungan Pemprov Kaltim Atasi Banjir

BALIKPAPAN — Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, menyoroti permasalahan penumpukan sampah pada sejumlah saluran pembuangan air atau drainase yang menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Balikpapan.

Hal ini Rahmad Mas’ud sampaikan usai salat subuh berjamaah bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim di Masjid Agung At Taqwa, Kota Balikpapan, Rabu 12 Maret 2025.

“Kita melihat bahwa setiap kali hujan turun, banyak sampah yang masuk ke saluran air. Ini menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir di Balikpapan,” ujarnya.

Baca Juga: Sebagai Kota Layak Anak, Balikpapan Bangun Tiga RBRA

Rahmad juga menekankan pentingnya dukungan Pemprov Kaltim menangani permasalahan banjir di Kota Balikpapan ini agar lebih efektif.

Baca Juga: Tim SAR Gabungan Evakusi 7 Warga Terjebak Banjir di Balikpapan

Ia berharap Pemprov Kaltim turut memperhatikan kondisi di Balikpapan. Terlebih lagi kota ini sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagai kota yang berperan strategis mendukung pembangunan IKN, Balikpapan diharapkan mendapatkan perhatian lebih dalam hal infrastruktur dan pengelolaan lingkungan.

Rahmad juga menegaskan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan masyarakat sangat diperlukan mengatasi masalah ini.

“Dengan kerja sama yang baik, kita bisa menjaga lingkungan yang lebih bersih dan mencegah banjir yang kerap terjadi,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menjelaskan pendekatan ini merupakan pengembangan sistem bank sampah yang telah diterapkan sebelumnya.

“Kalau sekarang ada kelompok swadaya masyarakat. Kalau dulu kan bank sampah. Nah, untuk dua tahun ini kita membudayakan ke KSM di lingkungan,” jelasnya.

Sudirman mengakui penerapan KSM belum merata di seluruh wilayah Balikpapan karena masih dalam tahap sosialisasi.

Sejauh ini, Kecamatan Balikpapan Kota menjadi wilayah yang hampir seluruh kelurahannya telah memiliki KSM, sementara daerah lain masih dalam proses penerapan.

“Sekarang belum merata. Jadi memang karena ini hal yang baru, baru ada beberapa kecamatan-kelurahan yang sudah melaksanakan,“ ucapnya. (*)