BONTANG — Kondisi fiskal Kota Bontang semakin tertekan. Membuat pemerintah daerah harus mencari cara baru tetap menjalankan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Bontang Eko Arisandi mengatakan, strategi pertama yang akan dilakukan adalah membenahi dan menyatukan data UMKM.
Sebab data pelaku UMKM tersebar di sejumlah perangkat daerah. Bukan hanya di DKUMPP.
“Data UMKM tidak hanya di kita, di DKUMPP, tapi juga perangkat daerah yang mempunyai tugas terkait pembinaan UMKM,” kata Eko saat ditemui di ruangannya, Senin 21 September 2026.
Ia mencontohkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang berada di bawah Dispopar, sektor perikanan, hingga data di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Data itu nantinya akan disatukan untuk menghasilkan pemetaan UMKM yang lebih jelas. Ditarget rampung di 2027.
Dari pemetaan itu, kata Eko, pemerintah bisa menentukan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
“Jadi kita coba satukan, fix data dulu. Kemudian kita mapping, kita petakan. Dari situ baru kita menyusun rencananya seperti apa,” tukasnya.
Eko lebih lanjut menerangkan, pendampingan terhadap UMKM tak dapat disamaratakan. Sebab ada UMKM yang sudah tumbuh. Sementara beberapa UMKM masih tahapan memulai.
“Jadi tentu pendampingan kita berbeda, dan ini yang kita data dulu mana-mana saja," tuturnya.
Kerjasama Semua Pihak
Eko menyebut keterbatasan fiskal membuat DKUMPP tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD. Karena itu, kolaborasi dengan pihak lain akan diperkuat.
Seperti kerjasama dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.
Selain perusahaan, DKUMPP juga akan mencari peluang sinergi dengan Pemerintah Kaltim melalui berbagai program pemberdayaan UMKM.
“Karena kita terkontraksi APBD kita menggunakan sumber daya lain. Selain perusahaan, kita juga dengan pemerintah provinsi,” jelasnya.
UMKM Naik Kelas
Lebih lanjut, Eko menerangkan dalam pengembangan UMKM, DKUMPP mendorong konsep UMKM “naik kelas”.
Eko menyebutnya sebagai ekosistem UMKM Go, mulai dari Go Modern, Go Public, Go Digital, Go Green hingga Go Ekspor.
Modernisasi UMKM, masih kata Eko, tidak cukup hanya dengan memindahkan pemasaran ke platform digital.
Proses produksi hingga pemasaran juga harus mulai menggunakan sistem yang lebih efisien dan modern.
“Go Modern itu bagaimana proses mulai dari produksi sampai dengan pemasaran sudah menggunakan sistem modern. Modern itu bukan hanya Go Digital saja,” katanya.
Sementara untuk memperluas pasar, DKUMPP juga mendorong produk UMKM Bontang masuk ke pasar luar daerah, termasuk pasar ekspor.
Bisnis Matching
Salah satu caranya, melalui business matching, yakni mempertemukan pelaku usaha atau produsen dengan calon pembeli.
Eko menyebut business matching telah dilakukan dengan calon pembeli dari sejumlah negara, termasuk Australia dan Malaysia. Program serupa juga akan kembali dimanfaatkan tahun depan.
“Produk kita bagus tapi enggak bisa jual ya percuma. Salah satunya kita nanti ekspor. Kita menguatkan itu di ekspor,” imbuhnya.
Sstrategi tersebut merupakan upaya mendorong transformasi ekonomi melalui diversifikasi produk, hilirisasi, sekaligus perluasan pasar.
Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, Eko mengatakan pengembangan UMKM tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah.
Dibutuhkan ekosistem yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha masyarakat, perusahaan, hingga pemerintah di tingkat provinsi dan pusat.
“Inilah yang kami sebut sebagai ekosistem UMKM 'Trilateral', istilah kami tiga tumpuan antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan,” tandasnya. (Caca)
