Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan memperketat pengawasan distribusi beras di lapangan menyusul naiknya harga beras premium di sejumlah pasar tradisional. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras, khususnya jenis SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang menjadi andalan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. Bagus Susetyo, MM, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi fluktuasi harga bahan pokok yang terus terjadi. Menurutnya, tim pengawasan dari Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan telah turun ke lapangan untuk memantau secara langsung kondisi harga dan distribusi di tingkat agen serta distributor.
“Tim kami sudah melakukan pengecekan ke berbagai titik distribusi untuk memastikan harga beras SPHP tetap sesuai dengan ketentuan. Namun, memang ada tantangan karena kenaikan harga dari daerah pemasok sudah terjadi lebih dulu,” ujar Bagus, Selasa (28/10/2025).
Ia menjelaskan, sebagian besar pasokan beras untuk Balikpapan berasal dari daerah lain seperti Surabaya dan Sulawesi. Rantai distribusi yang panjang membuat harga di tingkat lokal sulit dikendalikan ketika harga dari sumbernya naik. “Kalau dari hulu sudah tinggi, otomatis setiap pelaku distribusi di bawahnya akan menyesuaikan margin. Inilah yang membuat pengendalian harga di lapangan menjadi lebih kompleks,” jelasnya.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menekan gejolak harga. Namun, dinamika pasokan di pasar kerap menyebabkan harga aktual di lapangan sedikit berbeda dari ketentuan tersebut.
Pemkot Balikpapan kini fokus menjaga stabilitas harga beras SPHP agar tetap terjangkau. Beras jenis ini dinilai sangat penting bagi masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan pasokan reguler dari Bulog. “Beras premium tentu memiliki pasar tersendiri. Yang penting, masyarakat kecil tidak kesulitan membeli beras di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang,” tutur Bagus.
Selain memperkuat pengawasan, Pemkot juga menjalin koordinasi dengan Perum Bulog dan distributor besar untuk memastikan stok tetap aman. Pemerintah optimistis bahwa dengan penambahan suplai secara berkala, harga beras dapat kembali stabil dalam waktu dekat.
“Kami percaya jika pasokan terjaga, harga akan kembali ke level normal. Namun bila stok terbatas sementara permintaan tinggi, otomatis harga akan naik. Karena itu, kami terus menjaga keseimbangan agar situasi tetap terkendali,” imbuhnya.
Ia menambahkan, langkah pemerintah tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga berkelanjutan. Pemkot membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha untuk mencegah praktik spekulatif dan memastikan perdagangan tetap berjalan secara adil.
“Pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat. Kami mengajak warga ikut mengawasi dan melaporkan bila ada penjualan beras SPHP di atas harga ketentuan. Semua pihak harus bekerja sama agar harga pangan tetap stabil,” pungkasnya.
