Daerah
More
SAMARINDA — Luapan air di sungai Karang Mumus dinilai jadi penyebab utama banjir di Kota Samarinda. Untuk itu, tanggul sebagai solusi atas masalah klasik ini.
Namun, Kepala Badan Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda, Yosiandi Radi Wicaksono mengatakan pengerjaan tanggul tersebut belum memungkinkan selesai tahun 2025.
Kendalanya, karena kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Baca Juga: 
Penyebab Utama Banjir di Samarinda, Pemkot Butuh Kucuran Dana Rp900 Miliar untuk Mengatasinya
Ini berdampak pada keuangan BWS Kalimantan IV Samarinda. Sehingga tahun ini pengerjaan tanggul belum bisa terselesaikan.
Baca Juga: 
Puluhan Motor Dicuri, Warga Kukar Dibekuk Kepolisian Samarinda
"Masih kita usulkan. Kan APBN dipotong rp300 triliun yah, dan kami terdampak. Jadi kami belum bisa melakukan apapun," ungkap Yosiandi kepada katakaltim saat ditemui di lokasi banjir Perumahan Griya Mukti, Kota Samarinda, Kamis 30 Januari 2025.
Dia menambahkan, kerja sama antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, akan lebih memudahkan pengerjaan tanggul Karang Mumus dari segi penganggaran.
"Yah paling tidak anggarannya tidak berpusat di APBN. Karena Rp900 miliar itu berat," singkatnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, anggaran Rp900 miliar ini hanya untuk pengerjaan tanggul, di luar dari pengerjaan desimentasi di Waduk Benanga Lempake serta biaya relokasi warga bantaran sungai dan pengerjaan lainnya.
"Ini (Rp900 miliar—red) hanya untuk tanggul saja, belum lagi desimentasi dan relokasi warga," katanya kepada awak media.
Sebelumnya, Andi Harun mengklaim pihaknya berhasil mengurangi genangan air yang terjadi akhir-akhir ini.
Terutama limpasan air Karang Mumus, yang dinilai genangannya sudah berkurang signifikan dari tahun sebelumnya.
“Kalau kita perhatikan tahun 2022, luas genangan mencapai 482 hektar. Di awal tahun 2025 ini, luas genangan banjir tinggal 314 hektar,” ucap Andi Harun. (*)
