Daerah
More
SAMARINDA — Pemkot Samarinda punya rencana merelokasi warga yang bermukim di sekitaran bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) demi menormalisasi aliran sungai.
Pernyataan itu disampaikan Andi Harun saat meninjau lokasi banjir di jalan PM Noor, bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Kaltim, pada Kamis 30 Januari 2025.
Menurut Andi Harun, berdasarkan hasil observasi, penyebab utama banjir di Kota Tepian adalah luapan air SKM karena adanya penyempitan aliran sungai.
Baca Juga: 
Andi Harun Beberkan Kebijakan Publik Didominasi Para Elit
Solusinya adalah merelokasi pemukiman warga di bantaran SKM. Alasannya, bangunan di sana menjadi salah satu faktor terjadinya penyempitan sungai.
Baca Juga: 
Warga Samarinda Keluhkan Banjir, Minta Legislator Kaltim Perjuangkan Normalisasi Sungai
"Dalam waktu dekat, kita akan melakukan pendekatan persuasif bersama warga yang bermukim di bantaran sungai untuk direlokasi," ucap Andi Harun kepada awak media.
Di tempat lain, katakaltim melakukan konfirmasi ke bidang SDA PUPR Kaltim, selaku pihak yang terlibat dalam pengerjaan teknis normalisasi SKM.
Menurut Kepala Seksi (Kasi) Irigasi Rawa bidang SDA, Fadli, dari data yang diberikan BWS, ada beberapa titik SKM yang membutuhkan normalisasi.
Fadli mengaku pihaknya telah melakukan normalisasi. Namun belum by design (sesuai perencanaan). Sebab beberapa titik masih terdapat pemukiman warga.
"Sudah dinormalisasi tapi belum sesuai design, karena masih ada rumah warga. Amfibi (jenis Excavator) itu lebarnya 8 meter, susah ke lokasi kalau jalannya sempit," terangnya saat ditemui di ruangannya, Jumat 31 Januari 2025.
Pun demikian, dia menilai penyempitan sungai bukan satu-satunya penyebab luapan air. Air pasang sungai Mahakam juga turut menjadi andil dalam peristiwa ini.
Kata Fadli, volume air SKM tinggi karena curah hujan bertemu dengan waktu pasang sungai Mahakam, juga dapat menyebabkan luapan.
"Air dari hulu besar, air laut tinggi, kan kita nggak bisa ngatur itu, tinggal cara menanganinya aja," pungkasnya.
Diketahui, rencana pemindahan warga di kawasan bantaran SKM, sesuai dengan pernyataan Andi Harun, bahwa pemerintah tidak akan membuat rusun.
Alasannya, biaya sangat mahal. Jadi warga hanya diberi uang ganti rugi atas pembongkaran bangunan.
“Tidak ada rusun, karena itu akan memakan biaya banyak dan waktu yang lama. Tapi tetap diberi uang ganti rugi,” ucap Andi Harun saat meninjau lokasi. (*)
