PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya memastikan anak-anak terlantar maupun yang belum memiliki kejelasan identitas tetap mendapatkan hak pelayanan dasar.
Salah satu langkah yang ditempuh melalui penerbitan dokumen kependudukan serta pendampingan pengurusan status perwalian anak.
Program tersebut dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU dengan melibatkan Dinas Sosial dan Kejaksaan Negeri Penajam melalui tim Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Kolaborasi ini dilakukan untuk membantu anak-anak memperoleh kepastian administrasi sekaligus perlindungan hukum.
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, menjelaskan bahwa persoalan identitas masih ditemukan pada sejumlah anak di wilayah PPU.
Sebagian besar di antaranya berusia di bawah tujuh tahun dan membutuhkan dokumen resmi agar dapat mengakses berbagai layanan pemerintah.
Menurut Dony, ketiadaan identitas dapat menjadi hambatan bagi anak dalam memperoleh pelayanan pendidikan maupun kesehatan.
Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui penerbitan akta kelahiran, tetapi juga perlu disertai kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan perwaliannya.
“Usia mereka rata-rata di bawah tujuh tahun. Mereka tentu butuh kepastian legalitas untuk mengakses pelayanan dasar, baik itu pendidikan maupun kesehatan. Selain pengangkatan anak, mereka mutlak memerlukan kejelasan perwalian,” kata Dony, Rabu (11/11/2026).
Dokumen yang diterbitkan meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Penyerahan dokumen tersebut telah dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri PPU sebagai bagian dari proses pemenuhan hak administrasi anak.
Bagi anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua kandungnya, penerbitan akta kelahiran tetap dapat diproses mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Kolom identitas orang tua dapat dikosongkan sesuai prosedur, tanpa menghilangkan hak anak untuk memperoleh pengakuan administrasi kependudukan,” jelasnya.
Pendampingan juga diberikan kepada anak-anak yang berada di bawah pengasuhan lembaga keagamaan, termasuk anak-anak di lingkungan pondok pesantren di Kecamatan Penajam.
Dony berharap kerja sama lintas instansi tersebut dapat memperluas perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.
Dengan kepemilikan dokumen resmi dan kejelasan status perwalian, mereka diharapkan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
“Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu memutus rantai kerentanan sosial, memastikan tidak ada satupun anak di PPU yang kehilangan haknya hanya karena persoalan identitas,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkab PPU berupaya memastikan persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan hak dan perlindungan sebagaimana mestinya. (Adv)
