KUBAR — DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelaksanaan proyek jalan Trans Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung DPRD Kubar, Selasa 03 Februari 2026.
Rapat dipimpin Anggota DPRD Kubar, Adrianus. Turut hadir Perwakilan BBPJN Kaltim, Asisten I Setdakab Kubar, Novandel, Kadis PUPR Kubar, Pilip, Plt. Kadis Perhubungan Kubar, Rita Nursandy dan Warga Kecamatan Bentian Besar.
Dalam kesempatan tersebut, Adrianus mempertanyakan progres pengerjaan proyek jalan nasional di wilayah Kubar. Karena, kerusakan jalan nasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi keluhan masyarakat.
Politisi Partai Demokrat itu dengan tegas meminta pihak BBPJN agar memperhatikan kualitas pengerjaan proyek.
Mutu pekerjaan harus menjadi prioritas utama serta sesuai standar teknis, agar tidak kembali menimbulkan keluhan di tengah masyarakat.
"Saya harap PPK proyek jalan nasional yang hadir hari ini, harus benar-benar memperhatikan kualitas atau mutu jalan. Jangan nantinya, baru selesai dibangun langsung rusak," pintanya.
Kepada PPK BBPJN Kaltim, Adrianus menyampaikan masyarakat Kutai Barat telah banyak menjadi korban kerusakan jalan nasional. Berbagai keluhan terus muncul hingga viral di media sosial dari warga yang terdampak.
"Kewenangan perbaikan jalan nasional pada pemerintah pusat. Sangat miris melihat kondisi jalan nasional di Kutai Barat. Tetapi kami tidak akan lelah berjuang supaya jalan nasional ini baik," paparnya.
Sementara Anggota DPRD Kubar, Henrik mempertanyakan proyek perbaikan jalan nasional Simpang Blusuh - Mentiwan. Sebab, beberapa titik jalan rusak, perbaikannya telah dilakukan oleh perusahaan sawit.
"Dimana saja titik-titik perbaikan jalan yang sudah ditangani BBPJN. Kami minta penanganan jalan nasional di Kutai Barat harus benar-benar baik," ujarnya.
Menjawab hal tersebut, Perwakilan BBPJN, Ruli mengatakan, realisasi perbaikan jalan nasional hingga 02 Maret 2026 pada ruas perbatasan Kubar - Kukar (Muara Muntai - Blusuh) baru mencapai 4,286 persen.
Sedangkan, progres perbaikan ruas Jalan Simpang Blusuh - Barong Tongkok - Mentiwan sekitar 4,12 persen. Adapun ruas jalan dari Simpang Blusuh - Perbatasan Kalteng telah mencapai 10,12 persen.
"Proyek perbaikan jalan nasional di Kutai Barat terbagi tiga paket. Tiga paket itu pekerjaan reservasi jalan, jembatan dan pembangunan saluran drainase," terangnya.
Dia menambahkan paket Muara - Muntai menggunakan skema single years dengan nilai kontrak Rp73 miliar.
Sementara dua proyek lainnya, yakni Simpang Blusuh - Barong Tongkok - Mentiwan Rp196 miliar dan Simpang Blusuh - Perbatasan Kalteng Rp183 miliar menggunakan skema multiyears. (Jantro)
