KUBAR — Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (GDK) DPRD Kutai Barat (Kubar) meminta pemerintah daerah mengevaluasi OPD yang terlambat menyelesaikan pekerjaan fisik dan rendah dalam merealisasikan anggaran.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi GDK, Adrianus, saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Kutai Barat Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kubar, Jumat 06 November 2026.
Dalam pendapat akhir tersebut, Fraksi GDK meminta OPD yang terlambat menyelesaikan SPJ turut dievaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja perangkat daerah.
"Evaluasi harus disertai langkah perbaikan yang terukur," tegas Adrianus.
Selain mengevaluasi kinerja OPD, Fraksi GDK meminta pemerintah daerah menghitung proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 secara realistis.
Perhitungan itu harus memperhatikan posisi kas, kewajiban yang belum dibayar, pekerjaan yang belum selesai, serta kewajiban kepada pihak ketiga.
Fraksi GDK menegaskan APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah.
Anggaran harus diarahkan untuk pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat.
Sebab itu, kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan skala prioritas pembangunan.
Pengelolaannya juga harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
"Seluruh catatan Fraksi GDK kami harapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan APBD 2027," paparnya. (Adv/Diskominfo/T7)
-300x195.jpg&w=3840&q=75)