Katakaltim Logo

Rapat Paripurna DPRD Kubar (Dok: KataKaltim/Jantro)

Fraksi Golkar DPRD Kubar Dorong Pemkab Genjot Pajak dan Retribusi untuk Dongkrak PAD

Penulis: Jantro | Editor: Agu
6 November 2026

KUBAR – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi.

Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang pembiayaan pembangunan.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Minarsih, saat membacakan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dalam Rapat Paripurna XXII Masa Sidang III, Jumat 06 November 2026.

Dia mengatakan, masih ada potensi pendapatan daerah yang perlu digali dan dioptimalkan. Selain pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber lain yang sah.

“mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah,” ujarnya.

Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan peraturan daerah, terutama regulasi yang berkaitan dengan potensi PAD.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penguatan PAD diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang lebih memadai dalam membiayai program pembangunan. Dengan begitu, kegiatan prioritas dapat berjalan sesuai perencanaan.

Selain pendapatan, Fraksi Golkar turut mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Penggunaan anggaran juga diminta memperhatikan manfaat serta pemerataan pembangunan bagi masyarakat.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Golkar menyatakan menyetujui RAPBD 2027 untuk ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2027.

“Fraksi Golongan Karya dapat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2027,” tegasnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kubar Ridwai, didampingi Wakil Ketua I Agustinus dan Wakil Ketua II Sepe Martinus.

Hadir dalam rapat tersebut Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat. (Adv/Diskominfo/T3-Perekonomian)

Dilihat 737 kali

Koran Katakaltim

Bagikan Ke :