KALTIM — Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di depan Kantor Gubernur Kaltim sempat memanas sebelum diterima berdialog.
Sejak pukul 14.00 Wita, Senin 23 Februari 2026, massa demonstran memadati kantor Gubernur Kaltim di Samarinda sambil berorasi dan membacakan pernyataan sikap yang termuat dalam Pakta Integritas.
Mereka menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Massa aksi padati halaman Kantor Gubernur Kaltim (dok: Deni/katakaltim)
Tujuh poin tersebut mencakup evaluasi dan pemerataan Program Gratispol, penanganan kerusakan ekologis di Kaltim serta pemerataan pembangunan infrastruktur.
Tak kalah penting adalah penghentian praktik politik dinasti, jaminan perlindungan hak buruh dan masyarakat adat, perlindungan kebebasan berekspresi, serta transparansi APBD Provinsi Kaltim.
Koordinator lapangan GERAM, Angga, menegaskan bahwa isu Gratispol menjadi perhatian utama massa aksi.
Massa aksi menilai program tersebut belum dirasakan secara merata oleh mahasiswa.
"Tuntutan ada tujuh yang kami bawa. Kami menyoroti bagaimana Gratispol ini belum merata di Kaltim. Pemprov sendiri bicara besar sekali di media soal Gratispol ini, tapi implementasinya di lapangan sangat minim," ujar Angga kepada awak media.
Selain itu, Angga turut menyinggung janji pembangunan yang disampaikan pemerintah daerah
Seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis, yang dinilainya belum terealisasi sesuai harapan.
Ia menganggap program gratispol tidak sesuai dengan apa yang dikampanyekan Gubernur dan mengganti nama gratispol menjadi Waluhpol (bohong).
"Waluhpol itu karena dia katakan akan membangun Kalimantan Timur lebih baik lagi, mulai dari kesehatan gratis, pendidikan gratis. Tapi sekarang tidak nyata. Hanya omon-omon saja," ujarnya.
Aksi sempat memanas ketika massa mencoba mendekati pintu utama kantor Gubernur Kaltim.
Adu argumen dan aksi saling dorong terjadi, namun situasi mereda setelah negosiasi dilakukan antara perwakilan mahasiswa dan pihak keamanan.
Tak lama berselang, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, turun langsung menemui para demonstran.
Ia duduk bersama mahasiswa di pelataran kantor Gubernur Kaltim untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy Mas’ud menyatakan menerima seluruh aspirasi yang diajukan sebagai bahan evaluasi terhadap program dan kebijakan daerah.
"Pemerintah tidak anti kritik. Apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami jadikan bahan evaluasi," tegas Rudy.
Aliansi GERAM menyebut aksi tersebut bukan akhir dari perjuangan, melainkan langkah awal untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dijalankan sesuai kepentingan masyarakat. (Deni)
