SAMARINDA — Baru-baru ini Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melontarkan pernyataan kontroversial ihwal posisi adiknya, Hijrah Mas’ud, yang menjadi Tim Ahli Gubernur Kaltim.
Kesimpulan Gubernur Kaltim bahwa Hijrah Mas’ud dipilih melalui hak prerogatif (istimewa) oleh dirinya itu pun menuai kecaman dari sejumlah pihak.
Termasuk dari para kader Gerindra Kaltim. Alasan kader Gerindra marah karena Gubernur Rudy membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo—adik Prabowo—untuk menguatkan pendapatnya memilih Hijrah Mas’ud.
“Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden? Beliau memberikan kepercayaan. Itu memang hak prerogatif,” ucap Rudy pada Kamis 23 April 2026 di Kota Samarinda.
Beberapa kader Gerindra pun mendesak agar Gubernur Kaltim menarik pernyataannya itu dan meminta maaf langsung kepada Prabowo dan Hashim.
Tidak berselang lama, Gubernur Kaltim menyampaikan permintaan maafnya di media sosial Instagram pribadinya.
Video berdurasi sekitar 4 menit itu pun dalam sekejap ramai di media sosial. Ribuan komentar dilayangkan. Ada yang menghujat, ada pula yang mengapresiasi.
Melihat postingan tersebut, salah satu kader Gerindra, Akhmed Reza Pahlevi mengapresiasi keputusan Rudy Mas’ud itu.
“Saya mengapresiasi atas sikap muhasabah diri yang ditunjukkan Gubernur dengan membuat permohonan maaf atas polemik publik,” ucap Reza dalam keterangannya, Senin 27 April 2026.
Pun demikian, Akhmed Reza menilai bahwa pemintaan maaf Gubernur Kaltim itu masih setengah-setengah.
“Dengan hanya menyebut pimpinan nasional itu menjadi multi tafsir. Saya anggap permintaan maaf beliau masih setengah hati,” tandasnya.
Lebih jauh legislator Kaltim itu menegaskan bakal mengawal semua apa saja yang dilontarkan Rudy Mas’ud saat ia meminta maaf di medsosnya.
"Selain itu kami akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan dewan terhadap poin-poin yang dijanjikan Gubernur dalam permohonan maafnya,” tegas Reza.
Ia juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa demokrasi berjalan dengan baik manakala tercipta keseimbangan. Semua pihak memiliki peran.
"Ingat demokrasi akan berjalan dan berfungsi baik jika ada kerja sama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, pers serta yang paling penting adalah rakyat Kaltim," pungkasnya. (Agung)
