BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala dalam menjaga budaya, menyelesaikan persoalan masyarakat, hingga memperkuat identitas daerah.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi A, B, dan C DPRD Kota Bontang yang membahas pembangunan lahan parkir, retribusi daerah, serta pemberdayaan Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala, Selasa (2/6/2026) di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.
Dalam forum tersebut, Heri mengibaratkan dinamika yang terjadi antara pemerintah dan lembaga adat sebagai proses "tesis, antitesis, dan sintesis". Menurutnya, pemerintah telah menghadirkan berbagai regulasi sebagai dasar kebijakan, sementara lembaga adat hadir membawa aspirasi dan masukan dari masyarakat.
“Pemerintah sudah membuat aturan-aturan. Kemudian lembaga adat hadir menyampaikan pandangan dan aspirasi. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah sintesis, yaitu kolaborasi yang melahirkan solusi terbaik untuk masyarakat,” ujar Heri.
Ia menilai seluruh pihak yang hadir dalam forum tersebut merupakan bagian dari pelaku sejarah yang turut menentukan arah pembangunan Kota Bontang ke depan. Karena itu, setiap pihak harus berani mengambil peran dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat hari ini.
Heri juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan adat melalui aturan internal yang jelas. Menurutnya, lembaga adat tidak cukup hanya menjadi wadah budaya, tetapi juga harus memiliki aturan yang mampu menjaga marwah adat dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.
“Kalau kita ingin budaya dan adat tetap lestari, maka lembaga adat juga harus memiliki aturan main yang jelas. Dengan begitu, keberadaan lembaga adat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menutup ruang komunikasi dengan lembaga adat. Berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari pengelolaan budaya hingga persoalan sosial kemasyarakatan, menurutnya harus diselesaikan melalui dialog dan koordinasi yang intensif.
“Kalau ada program yang berkaitan dengan budaya, silakan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jika ada kendala, sampaikan. DPRD siap mengawal apabila ada amanat perda atau perwali yang belum dijalankan secara maksimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Heri juga menyinggung persoalan pengelolaan parkir yang menjadi salah satu pembahasan rapat. Ia menilai pelayanan parkir di sejumlah lokasi masih perlu dibenahi agar masyarakat merasa aman dan nyaman.
Menurutnya, petugas parkir tidak hanya bertugas menarik retribusi, tetapi juga harus membantu mengatur kendaraan sehingga tercipta ketertiban dan kenyamanan bagi pengguna layanan.
Menutup sambutannya, Heri mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan sikap terbuka dan tidak merasa paling benar dalam menyikapi berbagai persoalan daerah.
“Jangan merasa paling pintar dan paling benar. Kebenaran itu harus dicari bersama melalui diskusi dan kolaborasi. Kalau semua pihak berjalan seiring, saya yakin cita-cita mewujudkan Bontang yang tertib, maju, aman, nyaman, dan sejahtera bisa tercapai,” pungkasnya.(Adv)
