BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 aman.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menerangkan SiLPA tersebut adalah hasil efisiensi. Dan bukan program gagal.
SiLPA APBD 2025 ini katanya akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan program prioritas pada 2026.
Nantinya fokus pemerintah untuk perbaikan jaringan air bersih, penanganan banjir, hingga penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu.
“Ini jadi fokus pemerintah dalam perencanaan anggaran ke depan,” ucap Bagus Susetyo kepada awak media usai mengikuti rapat paripurna Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 Senin (13/7/2026).
Tanggapi Masalah Air
Menurut Bagus, salah satu isu yang banyak mendapat perhatian dalam pembahasan adalah pelayanan air bersih.
Ia mengakui gangguan distribusi air beberapa waktu lalu akibat kebocoran pipa sempat menimbulkan keresahan masyarakat.
"Beberapa minggu lalu memang terjadi kebocoran pipa di beberapa lokasi yang sempat menimbulkan keresahan warga. Karena itu kami tetap memprogramkan perbaikan jaringan pipa yang ada," kata Bagus.
Ia menjelaskan, sebagian besar jaringan pipa milik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) telah berusia sekitar 40 tahun karena dibangun sejak era 1980-an.
Kondisi tersebut membuat pemerintah terus melakukan pembenahan secara bertahap agar pelayanan air bersih semakin optimal.
Selain mengganti jaringan pipa yang sudah tua, Pemkot bersama PTMB juga berupaya meningkatkan kapasitas air baku melalui pengerukan Waduk Manggar serta optimalisasi kolam-kolam retensi di sejumlah kawasan perumahan.
"Optimalisasi sumber air baku ini cukup signifikan untuk menambah volume produksi. Bahkan ada tambahan sekitar 50 liter per detik yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Balikpapan Barat," ujarnya.
Pada tahun ini, lanjut Bagus, pemerintah juga menargetkan sekitar 12 ribu sambungan rumah baru.
Program ini bertahap menyesuaikan pembangunan jaringan pipa induk di berbagai wilayah.
"Tahun ini hampir 12 ribu sambungan baru akan kita bangun. Memang penyebarannya tidak terpusat di satu wilayah karena menyesuaikan keberadaan jaringan induk. Kita kerjakan secara bertahap sambil menyiapkan kajian investasi yang lebih besar ke depan," katanya.
Pembangunan Rumah Sakit
Politisi Gerindra itu juga menyinggung pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu yang sempat terhenti.
Katanya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjadi dasar pemerintah memutus kontrak dengan penyedia jasa yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
"Karena penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, kontraknya diputus. Kami berharap pembangunan dapat kembali dianggarkan pada APBD 2027 melalui pembahasan RKPD dan KUA-PPAS bersama DPRD," jelasnya.
Penanganan Banjir
Sementara terkait penanganan banjir, Pemkot tetap menempatkan pembebasan lahan sebagai salah satu strategi utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, khususnya di kawasan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS).
"Setiap tahun kami mengupayakan pembebasan lahan. Harapannya, langkah ini bisa mempercepat penyelesaian persoalan banjir, terutama di wilayah hilir. Saya berharap dalam tiga tahun ke depan penanganan banjir bisa semakin tuntas," ucap Bagus.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran pembebasan lahan memang sudah dialokasikan, meski nilainya masih terbatas.
Karena itu, Pemkot berharap adanya dukungan dan sinkronisasi dengan DPRD agar penganggaran dapat diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.
"Ada anggarannya, tetapi masih sangat minimal. Kami berharap DPRD juga memberikan masukan sehingga ada sinkronisasi dalam pembahasan bersama TAPD untuk memperkuat penanganan banjir, khususnya yang berkaitan dengan pembebasan lahan," katanya.
SiLPA Balikpapan Dampak Efisiensi
Mengenai SILPA Balikpapan Tahun Anggaran 2025, Bagus menegaskan kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan.
Menurutnya, sebagian besar SILPA terbentuk akibat efisiensi proses lelang serta adanya sejumlah program yang realisasinya lebih rendah dari perkiraan, bukan karena kegagalan pelaksanaan anggaran.
"SILPA ini justru akan menjadi penguatan pembiayaan pada tahun 2026. Efisiensi hasil lelang dan beberapa anggaran yang tidak terserap menjadi penyebab utamanya,” tandas dia.
“Nilai ketidakserapan itu relatif kecil dan seluruhnya akan dikelola sesuai ketentuan keuangan daerah sehingga bisa langsung dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan berikutnya," sambungnya.
Pemkot Balikpapan mencatat SILPA sebesar Rp479,23 miliar. Nilai tersebut terbentuk dari efisiensi pelaksanaan anggaran
Termasuk penghematan hasil proses lelang serta adanya sejumlah kegiatan yang realisasinya lebih rendah dari perkiraan, bukan karena kegagalan pelaksanaan program.
"SILPA ini justru akan menjadi penguatan pembiayaan pada tahun 2026. Efisiensi hasil lelang dan beberapa anggaran yang tidak terserap menjadi penyebab utamanya. Nilai ketidak terserapan itu relatif kecil dan seluruhnya akan dikelola sesuai ketentuan keuangan daerah sehingga bisa langsung dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan berikutnya," kata Bagus.
Dana SILPA tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan berbagai program prioritas, termasuk penanganan banjir, peningkatan pelayanan air bersih.
Serta program pembangunan lain yang telah direncanakan dalam APBD 2026 sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. (Han)
