KALTIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) katanya komitmen untuk lakukan transformasi ekonomi dan energi berkeadilan.
Komitmen itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, dalam agenda Indonesia Sustainable Energy Week dan International Capacity Development Program (ICDP) for Coal Regions in Transition.
[caption id="attachment_36604" align="alignnone" width="1170"] Sekda Kaltim, Sri Wahyuni (dok: Ali/katakaltim)[/caption]
Kaltim jadi tuan rumah agenda berskala internasional tersebut. Berlangsung selama empat hari, mulai 13-16 Oktober 2025 di Hotel Mercure Samarinda.
Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) merupakan acara tahunan yang digagas perusahaan Jerman, GIZ bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Bappenas RI.
Gelaran yang mengangkat tema "Just Energy Transition" atau transisi energi yang berkeadilan ini, menjadi wadah stakeholder bertukar pikiran.
Informasinya supaya mereka bisa mendorong transisi energi yang lebih ramah lingkungan.
Menuju Energi Baru dan Terbarukan
Sekda Kaltim menilai forum yang mengangkat tema tersebut jadi momentum percepat transformasi menuju energi baru dan terbarukan.
Hal itu dinilai selaras dengan arah pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah.
Bahkan, sambung Sri, Kaltim sebenarnya sudah sejak lama punya pemikiran dan komitmen mewujudkan transformasi ekonomi dan transformasi energi.
“Ini tidak bisa dipisahkan, karena struktur ekonomi kita masih bergantung pada sektor tambang dan migas," ujarnya.
Pun demikian, ia menyampaikan struktur ekonomi Kaltim mulai menunjukkan pergeseran positif.
Industri pengolahan kini mulai tumbuh dan menjadi sinyal baik bagi upaya diversifikasi ekonomi.
"Kabar baiknya, industri pengolahan itu bertumbuh. Jadi shifting itu bisa dilakukan. Tinggal bagaimana kita melakukan percepatan," tambahnya.
Melalui forum kolaboratif tersebut, pemerintah berharap ada percepatan tampak nyata dalam transisi energi yang juga mendukung sektor industri.
Sri mengungkapkan, dalam kegiatan Market Investment Forum yang digelar belum lama ini, tercatat 83 one-on-one meeting dengan 12 letter of intent (LoI) yang menunjukkan minat besar terhadap investasi hilirisasi di Kaltim.
"Artinya, hilirisasi itu diminati. Kalau industrinya datang dan di-support dengan energi listrik baru dan terbarukan, ini luar biasa. Ini juga sejalan dengan visi Gubernur Kaltim untuk mewujudkan pembangunan ramah lingkungan," tuturnya.
Kebijakan Ramah Lingkungan
Sekda juga menyinggung perjalanan panjang Kaltim dalam membangun kebijakan ramah lingkungan.
Ia menyebut inisiatif seperti Kaltim Hijau dan pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim menjadi dasar kuat bagi provinsi ini untuk terus bergerak menuju keseimbangan lingkungan dan ekonomi.
"Kita sudah terbiasa melaksanakan program yang tidak merusak hutan, mengaktifkan perhutanan sosial agar masyarakat tetap mendapat manfaat tanpa merambah kawasan hutan," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa sumber daya alam Kaltim bersifat tidak terbarukan, sehingga keseimbangan lingkungan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.
"Kaltim sadar sumber daya alam kita tidak terbarukan, tapi kita berupaya menjaga keseimbangan lingkungan," tegasnya.
Ke depan, Sekda berharap hasil forum ini dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi konkret, termasuk perumusan kebijakan dan regulasi baru yang mendukung transisi energi berkeadilan.
"Stakeholder Kaltim seperti kampus, peneliti, mitra pembangunan, hingga Perusda harus terlibat aktif," katanya.
Katanya, salah satu Perusahaan Daerah (Perusda) kelistrikan di Kaltim sudah jalin kerja sama investor asal Brunei untuk penyediaan sumber energi listrik berbasis gas.
"Nanti perlahan-lahan juga bisa beralih ke energi terbarukan," terangnya.
Pemprov Kaltim Belum Siap Transisi Energi
Di samping itu, pada September 2021, sumber daya batubara Indonesia hingga akhir 2020 mencapai 143 miliar ton.
Begitu keterangan dari roadmap (peta) Pengembangan dan Pemanfaatan Batu bara 2021-2045 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Data tersebut menunjukkan, Pulau Kalimantan paling banyak, 61,5 persen dari total sumber daya nasional.
Potensi paling besar wilayah Kalimantan ini, berada di Kaltim. Sekitar 68 persen dari total tersebut.
Forum kelompok kerja atau Pokja 30, Buyung Marajo mengatakan Kaltim memang senada pemerintah pusat untuk melakukan transisi energi. Tetapi, secara politik anggaran, belum tampak keseriusan pemerintah daerah.
"Anggaran-anggaran ke Dinas ESDM misalnya untuk melakukan transisi energi itu juga kecil," kata Buyung beberapa waktu lalu. (*)
