PENAJAM – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Program yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan nelayan kepada pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodhiharto, menyampaikan apresiasi terhadap upaya Bupati PPU, Mudyat Noor, yang secara aktif menjalin komunikasi dengan KKP untuk membawa program pembangunan sektor perikanan ke daerah.
Menurut Andi, perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan nelayan di PPU merupakan hasil dari koordinasi dan komunikasi yang terus dilakukan pimpinan daerah.
Upaya tersebut dinilai penting agar kebutuhan masyarakat pesisir memperoleh dukungan melalui program kementerian.
“Saya jujur terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah bolak-balik ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk menelurkan program ini. Beliau luar biasa langsung ketemu dengan Pak Menteri agar supaya Penajam Paser Utara ini diperhatikan terkait dengan nelayannya,” ucap Andi, Jumat (13/11/2026).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berperan menyiapkan lahan, membantu kelengkapan administrasi, serta mendukung pengawasan teknis di lapangan.
“Pembangunan fisik menjadi tanggung jawab satuan kerja yang berada di bawah KKP,” ujarnya.
Pengembangan KNMP di PPU dirancang dengan pola kawasan inti dan wilayah penyangga.
Kelurahan Nenang menjadi lokasi utama pembangunan, sedangkan Kelurahan Tanjung Tengah dan Desa Api-api masuk dalam kawasan pendukung.
Konsep tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan manfaat pembangunan sehingga tidak hanya dirasakan nelayan di satu lokasi.
Berdasarkan data Dinas Perikanan PPU, jumlah nelayan di kabupaten tersebut diperkirakan mencapai 2.900 orang.
Baca Juga
6 Hari Ramai Sekali, Pekan Raya Bontang Gaet 38 Ribu Pengunjung dan Catat Transaksi Rp450 JutaAndi menjelaskan, selama ini ketersediaan fasilitas pendukung menjadi salah satu kebutuhan masyarakat nelayan.
Karena itu, pembangunan KNMP diharapkan dapat menghadirkan sarana yang menunjang kegiatan perikanan, termasuk fasilitas pelabuhan dan pabrik es.
Selain pembangunan infrastruktur, perhatian terhadap perlindungan sosial nelayan juga tetap menjadi bagian dari program pemerintah daerah.
Salah satunya melalui fasilitasi kepesertaan jaminan BPJS bagi pekerja sektor perikanan.
“Pemerintah hadir bersama dengan kepemimpinan Pak Bupati untuk bisa memberikan fasilitasi kepada nelayan. Minimal fasilitasnya dulu, setelah itu baru kita atur pemanfaatannya. Dengan adanya KNMP ini, nelayan bisa lebih mudah melakukan transaksi dan merasa terlindungi,” pungkasnya.
Melalui pembangunan tersebut, Pemkab PPU berharap aktivitas perikanan semakin berkembang, akses nelayan terhadap fasilitas pendukung menjadi lebih baik, serta kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat secara bertahap. (Adv)




