KUTIM — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, meminta perusahaan yang beroperasi di Kutim membuka rincian anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada publik.
Mahyunadi menilai keterbukaan itu amar penting supaya masyarakat bisa mengawasi alokasi hingga realisasi penggunaan dana tersebut.
“Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui besaran dana yang dialokasikan sekaligus mengawasi penggunaannya,” ucap Mahyunadi di Sangatta, beberapa waktu lalu.
Ia menyoroti alokasi dana PPM PT GAM yang diperkirakan mencapai minimal Rp14 miliar per tahun.
Perkiraan itu menggunakan asumsi produksi batu bara sebesar 14 juta metrik ton dengan alokasi Rp1.000 per metrik ton.
“Kalau produksinya 14 juta metrik ton, perhitungan dana PPM-nya sekitar Rp14 miliar per tahun. Itu batas minimal. Kalau perusahaan ingin memberikan lebih, tentu boleh, tetapi jangan sampai kurang,” terang Mahyunadi.
Menurutnya, informasi mengenai dana PPM tidak cukup hanya menyampaikan besaran anggaran.
Perusahaan juga perlu membuka perencanaan program dan realisasi penggunaannya agar masyarakat mengetahui arah pemanfaatan dana serta manfaat yang diterima wilayah sekitar operasional.
Mahyunadi menegaskan, keterbukaan tersebut perlu diterapkan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di Kutim, bukan hanya PT GAM.
Dengan transparansi, penggunaan dana pemberdayaan diharapkan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta camat dan kepala desa dilibatkan dalam penyusunan program PPM.
Keduanya memahami kondisi wilayah serta kebutuhan warga sehingga dapat membantu menentukan prioritas kegiatan yang tepat sasaran.
“Camat dan kepala desa harus dilibatkan karena mereka mengetahui kebutuhan masyarakat. Semuanya harus terbuka dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Mahyunadi menambahkan, dana PPM seharusnya diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Hal ini penting karena kegiatan pertambangan punya batas waktu, sementara masyarakat tetap butuh sumber penghidupan ketika aktivitas perusahaan berkurang atau berakhir.
Karena itu, program pemberdayaan diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan tahunan, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. (Adv)
