KUTIM – Pemerintah desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diminta lebih optimal memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengatakan, keberadaan perusahaan pertambangan dan perkebunan yang tersebar di wilayah Kutim merupakan peluang bagi desa untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan melalui kerja sama antara pemerintah desa, perusahaan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Banyak sekali potensi di desa yang bisa dimaksimalkan. Seluruh desa di Kutai Timur ini ada perusahaan. Maka, CSR perusahaan harus bisa dimaksimalkan,” kata Mahyunadi di Sangatta, Selasa (27/10/2026).
Ia menjelaskan, dukungan perusahaan tidak hanya dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan usaha masyarakat agar memiliki sumber pendapatan berkelanjutan.
Salah satu peluang yang bisa dikembangkan adalah menjadikan BUMDes sebagai penyedia barang dan jasa untuk perusahaan maupun kontraktor. Usaha seperti katering dan kebutuhan operasional lainnya dinilai memiliki potensi pasar.
“Tidak menutup kemungkinan BUMDes menjadi pengusaha penyedia jasa bagi kontraktor-kontraktor yang ada, misalnya katering dan lain sebagainya,” ujarnya.
Mahyunadi menilai, penguatan ekonomi desa penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah.
Desa perlu memiliki sumber pendapatan sendiri agar pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Selain mendorong kegiatan usaha, ia juga mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola keuangan desa.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus didukung dokumen pertanggungjawaban yang tertib.
Ia menyebut kualitas laporan keuangan desa mulai membaik dibandingkan kondisi pada 2024.
Meski demikian, masih terdapat kelemahan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan.
Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan pengawasan perlu dilakukan agar pengelolaan anggaran desa lebih akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah 2026 yang diselenggarakan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Sangatta. (Adb)
