KUTIM – Pemerintah desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong mengembangkan usaha produktif dengan memanfaatkan peluang ekonomi di sekitar wilayahnya, terutama dari aktivitas perusahaan pertambangan dan perkebunan.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengatakan, keberadaan perusahaan dapat menjadi peluang bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan usaha penyediaan barang dan jasa, sekaligus menciptakan sumber pendapatan mandiri bagi desa.
“Tidak menutup kemungkinan BUMDes menjadi pengusaha penyedia jasa bagi kontraktor-kontraktor yang ada, misalnya katering dan lain sebagainya,” kata Mahyunadi di Sangatta, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, pemerintah desa perlu lebih aktif membaca kebutuhan pasar dan mengoptimalkan potensi lokal agar mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Mahyunadi menilai, dukungan CSR dapat diarahkan untuk memperkuat usaha masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi desa.
“Banyak sekali potensi di desa yang bisa dimaksimalkan. Seluruh desa di Kutai Timur ini ada perusahaan. Maka, CSR perusahaan harus bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan desa tidak seharusnya terus bergantung pada anggaran pemerintah maupun dana transfer.
Penguatan BUMDes diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan alternatif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, Mahyunadi mengingatkan agar pengembangan usaha desa dibarengi dengan tata kelola keuangan yang tertib dan transparan.
Ia menyebut kualitas laporan keuangan desa mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan kondisi pada 2024.
Namun, masih ditemukan kelemahan dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran.
“Ada laporan keuangan yang memang ada kegiatannya, anggaran yang terpakai dengan baik, cuma pertanggungjawabannya yang masih semrawut. Itu yang memang harus kita perbaiki ke depan,” katanya.
Karena itu, pemerintah desa diminta memperkuat pengawasan dan meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan serta pelatihan.
Pembenahan administrasi dinilai penting agar pengelolaan anggaran dan pengembangan usaha desa berjalan sesuai ketentuan.
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah 2026 yang diselenggarakan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Sangatta. (Adv)
-300x195.jpg&w=3840&q=75)
