Meski Ada Pemangkasan Anggaran, Wagub Kaltim Garansi Program Gratispol Tetap Berjalan Tahun Ini

KALTIM — Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menggaransi anggaran program pendidikan gratis dari Sekolah Dasar (SD) hingga S3 akan tersedia dalam 100 hari masa kerjanya bersama Gubernur, Rudy Mas'ud.

"Untuk itu 100 hari program kita adalah memastikan anggaran tersebut tersedia dan berjalan lancar," ucap Seno Aji di Samarinda, Senin 24 Februari 2025.

Pernyataan itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Seperti diketahui, anggaran 2025 merupakan hasil perencanaan 2024 yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Baca Juga: DPRD Samarinda Tanggapi Dilema Makan Bergizi Gratis atau Pendidikan Terjangkau

Sedangkan Rudy Mas'ud dan Seno Aji, baru sah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim setelah dilantik pada Kamis 20 Februari 2025.

Baca Juga: Gubernur Kaltim Minta Stakeholder Berlari Cepat Wujudkan Rencana Program Gratispol

Artinya, program Rudy-Seno masih berupa kampanye pada tahun 2024, bukan merupakan program yang diusulkan dalam rencana pembangunan.

Karena itu, memungkinkan perealisasian program baru hanya bisa dilakukan pada tahun 2026 mendatang.

Saat di konfirmasi katakaltim mengenai ini, Seno Aji membeberkan telah memiliki rencana menyelesaikan kekhawatiran ini.

Menurutnya, refocusing atau pengalihan anggaran yang semula terhadap keperluan tertentu, bisa dilakukan untuk menganggarkan program Gratispol andalannya itu.

"Kan kita sudah ada recofusing anggaran, adanya efisiensi anggaran, dan kita saat ini sudah diperbolehkan Mendagri untuk melakukan refocusing," terang Seno saat ditemui, Senin 24 Februari 2025

"Refocusing itulah yang kita jadikan bahan untuk bisa merealisasikan yang sudah kita kampanyekan terkait pendidikan gratis," sambung Seno menukas.

Ditanyai soal kebijakan efesiensi anggaran yang juga dikhawatirkan akan berdampak pada programnya. Seno mengatakan kebijakan tersebut tidak memberi pengaruh signifikan terhadap Gratispol.

"Nggak banyak, tadi saya rapat dengan OPD, kurang lebih sekitar 402 miliar dari 21 Triliun APBD Kaltim," sebutnya.

"Ada beberapa OPD yang terpotong dan saya sudah menyampaikan, yang dipotong bukan yang untuk rakyat, tapi yang untuk perjalanan dinas, ATK," pungkasnya. (*)