PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026 untuk kategori Kepemimpinan Advokasi Nasional bagi Daerah Penghasil Sawit.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara yang diselenggarakan Garuda TV di Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi terhadap kiprah Mudyat dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil kelapa sawit, khususnya berkaitan dengan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit.
Selain menjabat sebagai Bupati PPU, Mudyat juga mengemban amanah sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKAPSI).
Melalui organisasi tersebut, ia turut menyuarakan aspirasi pemerintah kabupaten penghasil sawit agar memperoleh manfaat fiskal yang lebih besar dari aktivitas perkebunan di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Mudyat menegaskan bahwa penghargaan yang diterimanya bukan semata-mata pencapaian pribadi.
Menurutnya, apresiasi tersebut merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pengurus AKAPSI dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras kawan-kawan pengurus AKAPSI. Tahun depan, mudah-mudahan ada kenaikan DBH hampir 100 persen sehingga dapat menambah penerimaan daerah, terutama di tengah kondisi DBH yang saat ini mengalami pengurangan,” ungkap Mudyat.
Ia berharap perjuangan yang dilakukan AKAPSI dapat menghasilkan kebijakan pembagian pendapatan yang lebih menguntungkan daerah penghasil sawit.
Peningkatan penerimaan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan pembagian hasil perkebunan sawit menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena sektor tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan wilayah penghasil.
Melalui advokasi bersama, pemerintah kabupaten berharap kepentingan daerah dapat memperoleh perhatian dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional.
Bagi Kabupaten PPU, upaya memperjuangkan peningkatan DBH juga menjadi bagian dari langkah menghadapi tantangan keuangan daerah.
Tambahan penerimaan berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Penghargaan Indonesia Kita Award 2026 tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi Mudyat dan jajaran AKAPSI untuk melanjutkan koordinasi serta advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah penghasil sawit.
Meski demikian, harapan peningkatan DBH pada tahun mendatang masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan mekanisme pengalokasian anggaran yang berlaku. (Adv)
