PENAJAM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam mendukung kelancaran operasional industri hulu minyak dan gas bumi (migas) mendapat apresiasi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Penghargaan tersebut diberikan kepada Bupati PPU, Mudyat Noor, atas dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan operasional migas, keselamatan jalur pipa, serta pengembangan lapangan migas di wilayah setempat.
Penghargaan itu diterima Mudyat Noor dalam agenda Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) 2026, yang berlangsung pada 28–29 Oktober 2026 di Hotel Pullman Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026).
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta.
Selain Bupati PPU, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah di wilayah kerja SKK Migas Kalsul, termasuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Mudyat Noor mengapresiasi penghargaan yang diberikan SKK Migas tersebut. Ia menilai pengakuan ini menjadi dorongan bagi Pemkab PPU untuk mempertahankan dukungan terhadap kegiatan industri migas sekaligus meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
“Terima kasih kepada SKK Migas. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kegiatan usaha hulu migas yang aman dan berkelanjutan,” kata Mudyat, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional.
Terlebih, kegiatan migas membutuhkan perhatian terhadap aspek keselamatan, pengelolaan wilayah operasi, serta hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar.
Ia berharap kolaborasi yang sudah terjalin tidak hanya memberikan dampak terhadap kelangsungan industri migas, tetapi juga mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap kerja sama ini terus berjalan dengan baik, termasuk dalam aspek keselamatan, pengembangan wilayah operasi, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Mudyat menambahkan, komunikasi yang terbuka diperlukan agar persoalan yang muncul di lapangan dapat segera dibahas dan diselesaikan bersama.
“Dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat, berbagai tantangan di lapangan dapat ditangani bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Eka Bhayu Setta menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi kepala daerah dalam menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran kegiatan usaha hulu migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Ia mendorong seluruh KKKS untuk terus membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah.
Informasi mengenai kegiatan operasional, menurutnya, perlu disampaikan secara terbuka dan jelas agar setiap persoalan di wilayah kerja dapat ditangani secara tepat.
Eka juga menekankan bahwa keberhasilan industri hulu migas tidak hanya bergantung pada pelaku usaha, tetapi memerlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat.
Dalam forum yang sama, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKK Migas, dan pelaku industri.
Sinergi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor pendukung upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mewujudkan swasembada energi.
Rudy turut menyoroti perlunya transparansi informasi mengenai operasional migas dan penerimaan daerah agar terbangun pemahaman yang baik antara pemerintah dan perusahaan.
“Kami berharap pengembangan industri migas tidak hanya berfokus pada kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri turunan, seperti petrokimia dan oleokimia, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di Kalimantan dan Sulawesi,” katanya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama sehingga potensi migas di kawasan Kalsul dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bagi Pemkab PPU, penghargaan ini menjadi dorongan untuk melanjutkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, sehingga kegiatan industri migas dapat berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. (Adv)
