SAMARINDA — Musyawarah Wilayah (Muswil) V Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 munculkan sejumlah rekomendasi penting.
Mulai dari aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan di daerah, khususnya Kaltim.
Syafruddin, Ketua Steering Committee Muswil V, menegaskan rekomendasi ini bertujuan memperkuat fondasi pembangunan di Kaltim agar lebih berkelanjutan dan berkeadilan.
Politik dan Kepemimpinan Daerah: Menegakkan Good Governance
Reformasi 1998 membawa angin perubahan yang besar bagi demokrasi Indonesia, namun Syafruddin mengungkapkan, "Demokrasi kini sering kali berjalan tanpa arah dan kendali. Demokrasi kita tumbuh instan, tidak genuine, dan terkadang mengikis nilai-nilai etika,” ucapnya pada konferensi pers di salah satu cafe di Samarinda, Jumat (5/8/2025).
Untuk itu, IKA - PMII Kaltim merekomendasikan agar pemerintah daerah menegakkan prinsip good governance yang meliputi kebersihan, transparansi, bebas dari korupsi, serta responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Selain itu, partai politik juga diharapkan mengambil peran penting sebagai pendidik bangsa.
“Partai politik harus hadir sebagai teladan moral yang menguatkan pendidikan politik masyarakat dan membangun kultur politik yang berkeadaban," ujar Syafruddin.
Pendidikan dan Kualitas SDM: Fondasi Peradaban yang Perlu Diperkuat
Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar, Kaltim menghadapi tantangan mendasar dalam sektor pendidikan.
“Pendidikan adalah fondasi peradaban. Kaltim membutuhkan desain pendidikan yang strategis dan futuristik," kata Syafruddin.
Musyawarah ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk sektor pendidikan serta mengembangkan kebijakan berbasis perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Kaltim.
Selain itu, pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta membina generasi muda dengan etos kerja yang baik.
"Pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembudayaan. Kita membutuhkan sarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berkualitas," tambahnya.
Perubahan Iklim dan Tata SDA Berkeadilan
Isu perubahan iklim menjadi perhatian utama dalam rekomendasi ini, dengan meningkatnya suhu ekstrem yang dirasakan di berbagai daerah, termasuk Kaltim.
“Perubahan iklim ini berawal dari eksploitasi SDA yang tidak terkendali. Pemerintah harus segera bertindak dengan melakukan adaptasi dan mitigasi yang terencana dan massif,” tegasnya Syafruddin.
Musyawarah ini juga mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk menindak perusahaan yang merusak lingkungan tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologi.
Transformasi Ekonomi Berkelanjutan
Sektor ekonomi juga menjadi fokus dalam rekomendasi ini, dengan penekanan pada hilirisasi industri dan transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Kaltim harus segera beralih dari ekonomi yang bergantung pada penggalian SDA ke ekonomi hijau dan biru yang berkeadilan," tegas Syafruddin.
Untuk itu, pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan industri pengolahan yang berkelanjutan, serta memperkuat sektor pariwisata yang berbasis alam dan budaya lokal.
Penting juga untuk membuka lapangan kerja yang produktif, terutama bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi di Kaltim.
“Kita tidak bisa membiarkan bonus demografi berubah menjadi beban. Kita harus menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing," tambahnya.
Musyawarah Wilayah V IKA - PMII Kaltim tahun 2025 ini menjadi titik tolak penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk Kaltim yang lebih baik.
"Semoga rekomendasi ini menjadi bagian dari pengabdian kita dalam membangun Kaltim yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan, serta diridhai oleh Allah SWT,” tegas Syafruddin.
Dengan rekomendasi ini, diharapkan Kaltim dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih siap dan mampu menciptakan perubahan yang signifikan di berbagai sektor kehidupan. (*)
