KUBAR - Akses masyarakat terhadap air minum layak di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, mencapai 63,86 persen.
Capaian itu menunjukkan masih ada masyarakat yang belum terjangkau pelayanan air minum melalui jaringan PDAM maupun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan.
Rinciannya, sebanyak 39,56 persen masyarakat memperoleh akses air minum layak melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sementara itu, 24,3 persen lainnya melalui SPAM Pedesaan.
Data tersebut disampaikan Bupati Kubar Frederick Edwin pada Kamis 05 November 2026. Dirinya menjelaskan, masyarakat yang belum mendapatkan layanan PDAM maupun SPAM Pedesaan masih mengandalkan sumber air lainnya.
Diantaranya hidran umum, sumur air tanah, air permukaan dan sumber air bersih lainnya.
Persoalan pelayanan air bersih juga terjadi di Kecamatan Jempang dan wilayah sekitarnya.
Kekeringan menyebabkan sumber air baku mengering sehingga PDAM Muara Nayan yang melayani wilayah tersebut belum dapat beroperasi.
“Secara khusus, dalam kondisi kekeringan saat ini, PDAM Muara Nayan yang melayani wilayah Jempang dan sekitarnya belum dapat beroperasi akibat mengeringnya sumber air baku,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyiapkan penanganan sementara agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
Pemkab Kubar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama PDAM secara berkala menyalurkan air bersih ke kampung-kampung terdampak.
“Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR dan PDAM secara berkala melakukan penyaluran air bersih ke kampung-kampung terdampak sampai pelayanan PDAM dapat kembali beroperasi,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Edwin menyebut pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Hal itu sejalan dengan visi pembangunan Kubar 2025-2029, yakni mewujudkan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata dan beradat.
Edwin menegaskan setiap program pembangunan harus memberikan manfaat nyata, tepat sasaran dan dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Sebab itu, pemenuhan akses air minum layak menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. (Adv/diskominfo/T5)
-300x195.jpg&w=3840&q=75)
