KUBAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 5,03 persen pada 2030.
Target itu lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan pada 2025 yang tercatat sebesar 8,72 persen.
Angka kemiskinan di Kubar turun dari 9,56 persen pada 2024 menjadi 8,72 persen pada 2025.
Meski mengalami penurunan, pemerintah daerah masih perlu bekerja keras untuk mencapai target 5,03 persen pada 2030.
“Ini merupakan kemajuan yang patut kita syukuri, tetapi masih membutuhkan kerja keras agar target penurunan kemiskinan menjadi 5,03 persen pada tahun 2030 dapat tercapai,” kata Bupati Kubar, Frederick Edwin beberapa waktu lalu.
Katanya, salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Kubar untuk menekan angka kemiskinan yakni membantu masyarakat membuka lahan.
Pemerintah daerah juga menyiapkan bibit kelapa sawit unggul untuk mendukung usaha perkebunan warga.
Program itu menyasar 172 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam data P3KE Desil 1.
Bantuan yang diberikan meliputi 44.720 bibit sawit unggul, 20.780 kilogram pupuk, 1.032 liter racun rumput serta 184 unit alat semprot.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan lahan seluas 64 hektare yang tersebar di lima kampung, yakni Linggang Mapan, Long Iram Bayan, Kelian Luar, Balok Asa dan Sakaq Tada.
Edwin menjelaskan, bantuan itu diarahkan agar masyarakat penerima manfaat memiliki kegiatan ekonomi produktif yang dapat memberikan penghasilan secara berkelanjutan.
“Bantuan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi sumber penghasilan produktif dan berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat,” ujarnya.
Selain bantuan sektor perkebunan, pemerintah daerah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pembinaan usaha, fasilitasi akses permodalan, inovasi dan teknologi.
Pemkab Kubar juga mendorong pengembangan sektor perikanan, industri kecil dan menengah (IKM), UMKM, serta ekonomi kreatif untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah menggelar operasi pasar reguler dan pasar khusus guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat.
Frederick menegaskan, berbagai program pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upaya pengentasan kemiskinan juga membutuhkan kerja sama seluruh pihak agar target penurunan angka kemiskinan pada 2030 dapat tercapai. (Adv/Diskominfo/T10)
-300x195.jpg&w=3840&q=75)
