KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, hingga pelayanan pemerintah melalui saluran resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, mengatakan keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya kerja aparatur, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.
Menurutnya, PPID memiliki peran strategis sebagai pintu utama pelayanan informasi publik. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memperkuat pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
“PPID menjadi garda terdepan dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik,” ujarnya.
Ronny meminta seluruh OPD memaksimalkan pemanfaatan portal resmi pemerintah sebagai media publikasi.
Langkah ini dinilai penting agar informasi yang dibutuhkan masyarakat tersedia secara terbuka, akurat, dan mudah diakses.
Dia menegaskan, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan melengkapi dokumen dan menjalankan prosedur formal.
Diperlukan komitmen aparatur untuk membangun kebiasaan menyampaikan informasi secara transparan.
“Jangan sampai keterbukaan informasi hanya menjadi formalitas administratif. Ini harus menjadi budaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain meningkatkan akses informasi, optimalisasi kanal resmi pemerintah juga diharapkan dapat menekan penyebaran informasi yang tidak benar.
Dengan tersedianya informasi dari sumber resmi, masyarakat memiliki rujukan untuk memeriksa kebenaran berbagai kabar terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Ronny menambahkan, kemampuan aparatur dalam mengelola dan menyampaikan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
“Setiap perangkat daerah perlu memaksimalkan portal resmi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dari sumber pemerintah,” pungkasnya. (Adv)
