Pemkab PPU Perketat Verifikasi, Nelayan Harus Penuhi Syarat untuk Dapat Solar Subsidi

PENAJAM – Nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan tambahan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU memperketat proses verifikasi agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Persyaratan tersebut diberlakukan dalam penyaluran tambahan kuota solar sebanyak 32.000 liter kepada 130 nelayan dari Kelurahan Pantai Lango dan Jenebora. Penyaluran dilakukan melalui SPBU Sotek Nomor 65.762.002.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten PPU, Andi Trasodiharto, menjelaskan, nelayan yang ingin memperoleh solar bersubsidi harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Di antaranya memiliki kapal dengan dokumen Pas Kecil, mesin kapal, serta terdaftar dalam sistem e-KUSUKA atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Kelengkapan administrasi tersebut menjadi dasar penerbitan e-barcode yang digunakan untuk membeli BBM bersubsidi.

Dengan demikian, nelayan yang belum melengkapi dokumen belum bisa ditetapkan sebagai penerima alokasi solar.

“Tidak semua nelayan dapat langsung memperoleh solar bersubsidi karena ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Nelayan yang belum terdaftar agar segera melengkapi dokumennya. Kemudian, akan kami verifikasi dan usulkan kembali,” jelas Andi.

Meski demikian, nelayan yang belum masuk dalam daftar penerima masih memiliki kesempatan memperoleh alokasi pada penambahan kuota berikutnya.

Dinas Perikanan PPU akan kembali mengusulkan nama-nama nelayan setelah persyaratan administrasi dipenuhi dan melalui proses verifikasi.

Tidak hanya pada tahap pendataan, pengawasan juga disiapkan untuk memastikan distribusi solar berjalan sesuai ketentuan.

Dinas Perikanan akan melibatkan kepolisian, Bagian Perekonomian, serta unsur terkait lainnya dalam melakukan pengawasan secara berkala.

Andi menegaskan, apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian administrasi, rekomendasi yang telah diterbitkan dapat dievaluasi.

Bahkan, rekomendasi tersebut berpotensi dibekukan jika terbukti terjadi pelanggaran.

Selain persyaratan awal, nelayan penerima juga diminta memperhatikan masa berlaku e-barcode atau e-kuota.

Dokumen tersebut hanya berlaku selama tiga bulan sehingga harus diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.

“Masa berlaku e-barcode atau e-kuota selama tiga bulan. Karena itu, nelayan diharapkan mengurus perpanjangan sebelum masa berlakunya berakhir agar tidak menghambat akses terhadap BBM bersubsidi,” tandasnya. (Adv)