PENAJAM — Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menjelaskan bahwa pemeriksaan akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Masing-masing instansi diminta mengambil bagian sesuai bidang tugasnya agar pengawasan terhadap operasional SPPG dapat mencakup seluruh aspek yang menjadi persyaratan.
“Pengawasan ini tidak bisa hanya dilakukan satu perangkat daerah. Semua harus mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya agar pemeriksaan SPPG berjalan menyeluruh,” ujar Tohar, baru-baru ini.
Ia menilai pemeriksaan secara terpadu diperlukan untuk mengetahui sejauh mana setiap unit pelayanan telah menerapkan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
Tohar menambahkan, pemerintah daerah tidak akan menyampaikan jadwal inspeksi secara terbuka.
Strategi tersebut dilakukan agar petugas dapat melihat kondisi operasional SPPG sebagaimana berlangsung sehari-hari, tanpa persiapan khusus menjelang pemeriksaan.
“Pemeriksaan akan dilakukan tanpa pemberitahuan jadwal sebelumnya. Dengan begitu, kami bisa melihat langsung kondisi operasional di lapangan,” ungkapnya.
Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian terhadap indikator penilaian, hasilnya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menentukan tindak lanjut terhadap SPPG bersangkutan.
“Apabila ditemukan hal-hal yang belum sesuai ketentuan, tentu akan menjadi bahan evaluasi,” tutupnya.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan standar menjadi perhatian utama dalam pengawasan, sehingga setiap penyelenggara perlu memastikan seluruh persyaratan telah dijalankan sebelum maupun selama pelayanan MBG berlangsung. (Adv)
-300x195.jpg&w=3840&q=75)