KALTIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) gelontor anggaran Rp2,3 miliar pada 2025 untuk mendukung operasional Tim Pengelola Pendidikan Gratispol (TP2G).
Tim tersebut terdiri dari 25 orang yang bertugas memastikan jalannya program pendidikan gratis: program andalan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, bersama Wakilnya, Seno Aji.
Dana tersebut tercatat dalam Surat Entri Penyempurnaan Rancangan Akhir P-RKPD Provinsi Kaltim 2025, dan akan difokuskan menunjang seluruh kegiatan teknis serta koordinatif TP2G selama satu tahun anggaran.
Landasan Hukum dan Tugas TP2G
Pembentukan TP2G diatur melalui Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.251/2025.
Berdasarkan keputusan tersebut, tim diberi mandat menyiapkan jadwal penerimaan program Gratispol Pendidikan, melakukan sosialisasi ke masyarakat, serta berkoordinasi dengan pemerintah di 10 kabupaten/kota.
Selain itu, TP2G juga bertugas menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun luar Kaltim, termasuk kampus luar negeri.
Tim turut melakukan verifikasi dan seleksi berkas mahasiswa penerima program, lalu mengusulkan daftar nama penerima kepada gubernur.
Susunan Tim Pengelola Pendidikan Gratispol
Dalam keputusan Gubernur, komposisi TP2G terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi. Berikut susunannya:
Pelindung
Rudy Mas’ud (Gubernur Kaltim)
Seno Aji (Wakil Gubernur Kaltim)
Pengarah: Sri Wahyuni (Sekretaris Daerah Kaltim)
Prof. Dr. H. Zulkarnaen, M.Si.
Penanggung Jawab: Dasmiah (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim)
Ketua: Prof. Dr. Bohari Yusuf, M.Si. (Universitas Mulawarman)
Sekretaris: Kepala Bagian Pelayanan Dasar Biro Kesra Setdaprov Kaltim
Anggota Inti
Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim
Kepala UPTD TIK Dinas Pendidikan Kaltim
Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si. (Unmul)
Dr. K.H. Nasikin, M.Si. (Ponpes Nabil Husein)
Arif Munandar (Praktisi)
Tim Teknologi Informasi
Muhammad Zulfariansyah, S.Kom., M.TI (Unmul)
Muhammad Firdaus, S.Kom. (Kanwil Kemenag Kaltim)
Alwan Assyawqi (Praktisi)
Pablo Febriano Yusnan (Diskominfo Kaltim)
Sekretariat/Verifikator/Call Center
Jaka Triwijaya, Fika Rahmayani, Astri Viani, Muhammad Syamsudin, Yoga Aulia Ramadhani, Almira Jamalina Yumna, Adela Lestari, Lia Rusdiana, Andi Dini Hapsari, Sugianto, Ekky Nugraha, dan Nanda Fajrul Hanif.
Rincian Penggunaan Anggaran Rp2,3 Miliar
Dalam keterangannya kepada Katakaltim.com pada Jumat (3/10/2025), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, menjelaskan peruntukan dana Rp2,3 miliar tersebut.
"ATK Rp10 juta, belanja personal komputer lima unit, laptop satu, tablet satu, total sekitar Rp412 juta untuk peralatan IT," kata Dasmiah.
Ia menambahkan, pengadaan printer dan perangkat pendukung lain dialokasikan sebesar Rp17 juta. Sedangkan biaya publikasi sebesar Rp3 juta diperuntukkan bagi tiga kali kegiatan.
Biaya terbesar digunakan untuk kegiatan yang sifatnya non teknis yang dianggap dapat meningkatkan kredibilitas program ini.
"Untuk sosialisasi, narasumber, dan rapat dengan PTN/PTS, itu total Rp1,16 miliar," jelasnya.
Sementara pemeliharaan serta keamanan sistem daring menelan biaya Rp27 juta. Selain itu, honorarium tim TP2G mencapai Rp576 juta untuk satu tahun anggaran.
"Masing-masing honorarium hanya sekitar Rp4 juta lebih per bulan," ucap Dasmiah.
Ada pula pos anggaran untuk rapat luar daerah senilai Rp151 juta dan perjalanan dinas, baik di dalam maupun luar Kaltim, yang dialokasikan sebesar Rp456 juta.
"Banyak item lainnya, jadi totalnya Rp2,3 miliar untuk satu tahun anggaran," tegas Dasmiah.
Honorarium Diperuntukkan bagi Tenaga Non-ASN
Lebih lanjut, Dasmiah menegaskan bahwa pembayaran honor hanya diberikan kepada tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
'Iya, non-ASN semua. Saya pun masuk tim, tapi enggak digaji. Aturannya begitu. Jadi honor hanya untuk tenaga swasta," ungkapnya.
Ia menilai keberadaan TP2G sangat penting dalam memastikan data penerima bantuan pendidikan akurat dan tidak tumpang tindih.
"Tim itu yang memilah, memverifikasi, dan memvalidasi data para mahasiswa. Kalau kami Kesra enggak mungkin. Harus tim, supaya tidak ada yang terlepas," ujarnya.
Menanggapi anggapan bahwa dana Rp2,3 miliar terlalu besar, Dasmiah menyebut nominal tersebut masih dalam batas kewajaran.
"Saya lihat sih anggarannya normal. Karena memang banyak digunakan untuk rapat, sosialisasi, dan evaluasi dengan PTN/PTS se-Kaltim. Bukan hanya untuk honor," pungkasnya. (*)
