NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat kesiapan tata kelola anggaran untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Upaya ini diwujudkan melalui pembekalan pengelolaan APBN yang diikuti puluhan pegawai Otorita IKN di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Jumat 9 Januari 2026.
Kegiatan bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Otorita IKN dengan delapan agenda prioritas APBN 2026 sebagai mesin pembangunan nasional.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan pembekalan ini menjadi bagian penting menyatukan pemahaman seluruh unit kerja Otorita IKN dalam mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel.
“Saat ini Otorita IKN terdistribusi dalam 6 satuan kerja (satker) dan didukung 24 pejabat pembuat komitmen (PPK). Melalui pembekalan ini, kami menyamakan starting point dalam pengelolaan DIPA agar setiap program berjalan searah,” ujar Basuki.
Basuki menambahkan langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan untuk memperkuat pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran di setiap kementerian dan lembaga.
“Kami disini melaksanakan perintah Menteri Keuangan, untuk dilakukan pelatihan kepada setiap kementerian atau lembaga, bagaimana mengelola dan mempercepat penyerapan anggaran. Karena, beliau akan memonitor betul, setiap pelaksanaan pengelolaan anggaran K/L yang ada,” tegasnya.
Kegiatan turut menghadirkan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto.
Dia memaparkan peran strategis APBN sebagai instrumen utama pencapaian tujuan pembangunan nasional.
“APBN bukanlah tujuan, melainkan merupakan tools untuk mencapai tujuan bernegara, termasuk prioritas dan target kita dalam bidang sosial-ekonomi,” ucapnya.
“Saya pahami bahwa APBN ini sebenarnya memiliki 6 fungsi, di antaranya fungsi legitimasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi,” sambungnya.
Ia menjelaskan APBN 2026 fokus pada 6 agenda prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto. Meliputi ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor pendidikan, percepatan investasi dan perdagangan global, penguatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pembangunan desa, serta penguatan sektor kesehatan.
“Untuk tahun 2026, fokus kebijakan fiskal kita sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, termasuk pemenuhan target pembangunan dalam program asta cita,” ulasnya. (Han)
