BONTANG — DPC PDI Perjuangan Kota Bontang menyoroti kondisi ekonomi nasional dan dampaknya ke daerah di peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bontang, Joni Alla Padang, dalam kesempatan itu menegaskan anggaran yang dikelola harus benar-benar untuk rakyat.
Ia menyampaikan kemerdekaan yang dinikmati saat ini bukanlah hadiah, tapi hasil keberanian, pengorbanan, dan perjuangan para pendiri bangsa.
“Bung Karno mengajarkan bahwa perjuangan tidak berhenti setelah kemerdekaan diraih. Tugas generasi berikutnya adalah mengisi kemerdekaan dan memastikan negara hadir untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
JAP, sapaannya, juga menyinggung berbagai ekspresi masyarakat yang belakangan muncul melalui pengibaran bendera atau simbol-simbol tertentu.
Menurutnya, dalam negara demokrasi setiap warga punya kebebasan berekspresi. Pun, kebebasan tersebut tetap harus dibarengi penghormatan terhadap Merah Putih sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa.
“Dalam negara demokrasi, kita menghormati kebebasan berekspresi. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa Merah Putih bukan sekadar selembar kain. Merah Putih adalah simbol kedaulatan, kehormatan, dan pemersatu bangsa,” tegasnya.
JAP menekankan perbedaan pandangan maupun kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang diperbolehkan dalam demokrasi.
Kendati demikian, ia mengajak seluruh kader tetap menjaga Merah Putih sebagai simbol pemersatu.
“Perbedaan pandangan boleh ada. Kritik kepada pemerintah boleh disampaikan. Tetapi Merah Putih harus tetap menjadi rumah bersama kita,” katanya.
Tantangan Keuangan
Bukan saja soal nasionalisme, JAP juga mengingatkan kader PDIP ihwal tantangan yang dihadapi daerah ke depan, terutama terkait kondisi keuangan.
”Kondisi ekonomi nasional dan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah harus kita hadapi dengan kesiapan. Ketika penerimaan daerah berkurang, termasuk tekanan terhadap Dana Bagi Hasil dan transfer ke daerah, maka ruang fiskal semakin menyempit,” jelasnya.
Menurut dia, kondisi tersebut bisa berdampak langsung terhadap pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur, kata dia, berpotensi tertunda. Di samping itu, sejumlah program pemerintah harus disusun kembali menyesuaikan kemampuan anggaran.
“Dampaknya bisa kita rasakan langsung: pembangunan infrastruktur dapat tertunda, program pemerintah harus disusun kembali, dan kebutuhan masyarakat semakin sulit dipenuhi apabila kita tidak mampu menentukan prioritas dengan benar,” tuturnya.
Karena itu, JAP, meminta seluruh pengurus dan kader PDIP tidak saja hadir ketika kondisi sedang mudah.
Kader PDIP, tandas JAP, justru harus berada di tengah masyarakat ketika menghadapi situasi sulit.
“Jangan hanya hadir ketika keadaan mudah. Justru ketika keadaan sulit, kader harus hadir di tengah rakyat,” tegasnya.
JAP juga mendorong kader PDIP ikut mengawal penggunaan anggaran agar benar-benar diarahkan bagi kepentingan masyarakat.
“Kita harus mengawal agar anggaran yang terbatas benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dahulukan kebutuhan dasar, pelayanan publik, pendidikan,” pungkasnya. (Agu)
