KUBAR — Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Timur, Seno Aji, meresmikan kantor baru DPC Gerindra Kabupaten Kutai Barat (Kubar) di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kubar, Kamis 23 Juli 2026.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Seno Aji. Turut hadir Bupati Kubar, Frederick Edwin, Wakil Bupati, Nanang Adriani dan Tokoh Masyarakat Kubar, Ismail Thomas.
Ketua DPC Gerindra Kubar, Ekti Imanuel mengatakan, peresmian kantor menjadi sejarah baru bagi partainya.
Setelah sekitar 18 tahun menempati kantor sewa, kini Gerindra Kubar memiliki sekretariat permanen di atas tanah bersertifikat milik partai.
Kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim itu, sekretariat tidak hanya difungsikan sebagai kantor administrasi partai, tetapi juga menjadi rumah aspirasi masyarakat Kutai Barat.
"Tujuan kita, sekretariat ini menjadi tempat menyerap aspirasi masyarakat. Tempat kita berkumpul, bermusyawarah dan menindaklanjuti pembangunan di Kutai Barat," ujarnya.
Kedepan, Gerindra Kubar akan fokus memperkuat konsilidasi organisasi dengan membenahi struktur partai hingga tingkat ranting. Pembenahan internal menjadi prioritas sebelum melangkah ke agenda politik berikutnya.
Ekti mengungkapkan, pembangunan sekretariat DPC Gerindra merupakan bentuk pengabdian kepada partai yang telah membesarkannya. Pembangunan sekretariat dilakukan dengan menghibahkan tanah miliknya.
"Saya harus memberikan yang terbaik buat partai. Tanah yang saya miliki saya hibahkan, kemudian sekretariat ini dibangun menggunakan anggaran pribadi," tuturnya.
Wakil Gubernur Kaltim sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra, Seno Aji dalam sambutannya meminta sekretariat yang baru diresmikan dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan partai, pembinaan kader sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
"Kami sangat bangga dengan diresmikannya Kantor DPC Gerindra Kutai Barat. Ini adalah rumah perjuangan. Gunakan kantor ini tempat berkumpul kader-kader kita," paparnya.
Pada kesempatan itu, Seno meminta anggota DPRD dari Fraksi Gerindra aktif turun untuk menyerap aspirasi masyarakat sesuai daerah pemilihan masing-masing.
"Dari keinginan dan keluhan masyarakat tersebut, kita bawa ke DPRD, ke sidang paripurna untuk dibuatkan anggaran-anggaran yang pro rakyat," terangnya. (Jantro)
