KUBAR — Pemerintah pusat diminta segera turun tangan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Pasalnya, sejumlah titik karhutla sulit dijangkau karena tidak memiliki akses jalan. Kondisi ini menyulitkan proses pemadaman dan berpotensi membuat api terus meluas.
"Kita berharap pemerintah pusat dapat membantu menangani persoalan ini (karhutla)," ucap Anggota DPRD Kubar, Adrianus kepada Katakaltim, Kamis 22 Oktober 2026.
Kata dia, pemerintah daerah melalui BPBD telah berupaya memadamkan api di setiap titik yang dapat dijangkau.
Namun, keterbatasan peralatan membuat petugas kesulitan lokasi kebakaran yang tidak memiliki akses jalan.
Untuk itu, pemerintah pusat diharapkan mengerahkan peralatan yang lebih canggih agar titik-titik kebakaran yang sulit diakses dapat dijangkau.
"Pemerintah pusat kita harapkan menurunkan alat yang lebih canggih untuk membantu proses pemadaman. Kalau tidak, akan terus terjadi," paparnya.
Adrianus mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan strategi guna mengantisipasi karhutla agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Karena, kemarau panjang seperti saat ini berpotensi kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang.
"Pemerintah perlu memikirkan strategi untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak berulang," terangnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan agar penyebab karhutla tidak langsung dikaitkan dengan aktivitas berladang masyarakat tanpa bukti yang jelas.
Karena, praktik berladang yang dikenal di Kutai Barat, dilakukan dengan membuat sekat bakar dan melibatkan warga untuk menjaga api agar tidak menyebar.
Adrianus menambahkan, kabut asap akibat karhutla dalam beberapa waktu terakhir mengganggu aktivitas warga.
Sejumlah sekolah tingkat SD hingga SMP di Kubar pun menerapkan pembelajaran jarak jauh, sementara sekolah lainnya membatasi kegiatan belajar tatap muka.
"Dampak karhutla sangat menggangu aktivitas belajar mengajar. Siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal," pungkasnya. (Jantro)
