Aji Cahyono, Dosen dan Pemerhati Geopolitik Indonesia & Timur Tengah; Lulusan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Founder Indonesian Coexistence
KATAKALTIM.COM— Timur Tengah sedang menjadi panggung pertarungan dua proyek kekuasaan global yang berpotensi mengubah tatanan internasional. Donald Trump berusaha mempertahankan superioritas Amerika Serikat melalui tekanan militer dan diplomasi koersif, sedangkan Xi Jinping membangun pengaruh China melalui diplomasi perdamaian, perdagangan, dan tawaran arsitektur keamanan alternatif.
Di tengah perang Amerika Serikat–Iran dan ketidakstabilan Selat Hormuz, persaingan keduanya memasuki dimensi yang lebih kompleks daripada perebutan pengaruh regional. Pertaruhan sesungguhnya adalah siapa yang memiliki legitimasi untuk menentukan aturan keamanan, mendefinisikan perdamaian, dan membentuk arah politik internasional pada abad ke-21.
Pada 2 November 2026, Xi Jinping menerima Sultan Oman Haitham bin Tariq di Beijing dan menegaskan bahwa Timur Tengah tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar. China dan Oman menyerukan Amerika Serikat serta Iran kembali ke jalur diplomasi, mencapai gencatan senjata komprehensif, dan memulihkan pelayaran aman di Selat Hormuz (Reuters, 2026).
Pernyataan tersebut mengandung pesan geopolitik yang lebih luas daripada seruan penghentian perang. Xi sedang berusaha membangun posisi China sebagai kekuatan yang memiliki kapasitas moral, diplomatik, dan ekonomi untuk ikut menentukan masa depan kawasan yang selama puluhan tahun berada dalam orbit pengaruh Amerika Serikat.
Strategi tersebut berakar pada perubahan orientasi kebijakan luar negeri China di bawah Xi Jinping. Beijing semakin aktif memanfaatkan hubungan ekonomi, forum multilateral, dan diplomasi bilateral untuk memperluas pengaruh internasional tanpa harus menanggung biaya dominasi militer langsung seperti yang dilakukan Washington.
Keberhasilan rekonsiliasi Saudi–Iran pada Maret 2023 menjadi fondasi penting bagi strategi tersebut. China berhasil mempertemukan dua kekuatan regional yang memiliki sejarah rivalitas panjang, sekaligus memperoleh legitimasi sebagai mediator yang mampu mengurangi ketegangan tanpa intervensi militer.
Namun, rekonsiliasi diplomatik tidak identik dengan penyelesaian seluruh konflik regional. Persaingan Saudi–Iran di Yaman, Irak, Lebanon, dan kawasan lainnya tetap menunjukkan bahwa perdamaian membutuhkan perubahan struktural yang jauh lebih kompleks daripada normalisasi hubungan diplomatik.
Pada September 2026, Xi mengajukan empat prinsip keamanan Timur Tengah yang mencakup keamanan bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan (Xinhua, 2026). Proposal tersebut merupakan upaya Beijing membangun konsepsi keamanan alternatif terhadap sistem regional yang selama ini sangat bergantung pada aliansi militer Amerika Serikat.
Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi perdamaian Xi memiliki dimensi hegemonik yang perlu dibaca secara kritis. China tidak sedang membangun pengaruh tanpa kepentingan, melainkan mengonversi stabilitas kawasan menjadi modal strategis untuk memperluas akses energi, investasi, perdagangan, dan legitimasi kepemimpinan global.
Dengan demikian, perdamaian menjadi instrumen geopolitik yang memiliki nilai ekonomi sekaligus politik. Semakin besar ketidakpuasan negara-negara Timur Tengah terhadap kebijakan Washington, semakin terbuka peluang Beijing menawarkan dirinya sebagai alternatif dalam pengelolaan hubungan internasional.
Trump, Xi, dan Pertarungan Legitimasi Kekuasaan Global
Rivalitas Xi Jinping dan Donald Trump tidak dapat dipahami melalui perbandingan kekuatan militer semata. Persaingan tersebut juga berlangsung melalui perebutan legitimasi, kemampuan membangun koalisi, dan menentukan apakah tatanan internasional akan tetap berpusat pada Amerika Serikat atau bergerak menuju multipolaritas yang lebih luas.
Trump cenderung menggunakan tekanan ekonomi, sanksi, dan kekuatan militer untuk mencapai tujuan strategis Washington. Pendekatan tersebut dapat menghasilkan tekanan terhadap lawan, tetapi juga berpotensi memperbesar ketidakpercayaan negara-negara yang merasa kepentingannya dikorbankan demi agenda keamanan Amerika Serikat.
Xi memanfaatkan ruang politik tersebut dengan menawarkan bahasa diplomasi yang menekankan kedaulatan, pembangunan, nonintervensi, dan keamanan bersama. Strategi Beijing memiliki daya tarik bagi negara-negara yang ingin memperluas otonomi strategis tanpa harus memutus hubungan dengan Washington.
Perang Amerika Serikat–Iran menjadi ujian penting bagi kedua pendekatan tersebut. Washington berusaha mempertahankan kredibilitas deterrence dan keunggulan strategisnya, sedangkan Beijing mendorong negosiasi untuk mencegah konflik berkembang menjadi krisis regional yang mengancam kepentingan ekonominya.
Pada September 2026, Duta Besar Amerika Serikat untuk China David Perdue menyatakan bahwa Trump telah menegaskan kepada Xi bahwa bantuan China kepada Iran, baik langsung maupun tidak langsung, tidak dapat diterima Washington (Reuters, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan China–Iran telah menjadi bagian dari persaingan strategis yang melampaui persoalan bilateral.
Pada November 2026, Beijing meningkatkan diplomasi dengan Iran, Saudi, dan Oman untuk mendorong penyelesaian konflik serta pemulihan keamanan pelayaran. Aktivitas tersebut menunjukkan upaya China mengubah pengaruh ekonomi menjadi kapasitas diplomatik yang lebih konkret, meskipun belum membuktikan kemampuan Beijing mengendalikan eskalasi perang.
Kontradiksi utama diplomasi Xi terletak pada kesenjangan antara ambisi dan kapasitas. China memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas kawasan, tetapi belum memiliki jaringan aliansi pertahanan, kemampuan proyeksi kekuatan, dan komitmen keamanan regional yang sebanding dengan Amerika Serikat.
Beijing juga menghadapi dilema dalam mempertahankan hubungan dengan Iran sekaligus Saudi dan negara-negara Teluk. Ketika kepentingan para mitra tersebut bertabrakan, China harus memilih antara mengambil posisi tegas atau mempertahankan fleksibilitas diplomatik yang selama ini menjadi sumber pengaruhnya.
Karena itu, China berpotensi menjadi mediator yang semakin penting tanpa otomatis menjadi penjamin keamanan regional. Diplomasi Xi dapat membantu membuka ruang negosiasi, tetapi kemampuan menghentikan perang tetap bergantung pada keputusan aktor-aktor yang memiliki kapasitas militer dan kepentingan langsung dalam konflik.
Indonesia, Otonomi Strategis, dan Ancaman Hegemoni Baru
Bagi Indonesia, rivalitas Xi–Trump memiliki konsekuensi langsung terhadap ruang kebijakan luar negeri. Timur Tengah berkaitan dengan perjuangan Palestina, ketahanan energi, hubungan ekonomi, serta posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Global South.
Survei State of Southeast Asia 2026 dari ISEAS–Yusof Ishak Institute mencatat bahwa 80,1 persen responden Indonesia memilih China dibandingkan Amerika Serikat dalam skenario hipotetis ketika ASEAN dipaksa menentukan pilihan. Angka tersebut tidak dapat disamakan dengan dukungan terhadap keberpihakan kepada Beijing, tetapi memberikan indikasi penting mengenai perubahan persepsi terhadap kekuatan besar di tengah ketidakpastian geopolitik (Martinus, 2026).
Indonesia menghadapi dilema ketika hubungan ekonomi dengan China menawarkan peluang pembangunan, sementara ketergantungan yang berlebihan dapat mempersempit ruang pengambilan keputusan nasional. Hubungan dengan Amerika Serikat tetap memiliki nilai strategis bagi perdagangan, teknologi, pendidikan, dan keseimbangan keamanan Indo-Pasifik.
Dalam konteks tersebut, politik luar negeri bebas aktif membutuhkan pemaknaan yang lebih substantif daripada kemampuan menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar. Bebas aktif harus menjadi kapasitas untuk menentukan kepentingan nasional, menolak tekanan eksternal, dan membangun posisi diplomatik berdasarkan prinsip serta hukum internasional.
Indonesia perlu mengembangkan diplomasi yang lebih terorganisasi melalui ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Global South dalam menghadapi konflik Timur Tengah. Agenda tersebut mencakup perlindungan warga sipil, penghentian kekerasan, pemulihan keamanan maritim, serta penyelesaian Palestina berdasarkan hukum internasional.
Jakarta juga perlu berhati-hati terhadap anggapan bahwa multipolaritas otomatis menghasilkan tatanan internasional yang lebih adil. Pergeseran distribusi kekuatan dapat membuka peluang bagi negara menengah, tetapi juga menciptakan bentuk ketergantungan baru apabila tidak disertai kapasitas ekonomi, teknologi, dan diplomasi yang memadai.
Tantangan Indonesia bukan memilih Xi Jinping atau Donald Trump, melainkan memastikan bahwa rivalitas keduanya tidak menentukan batas kepentingan nasional Indonesia. Otonomi strategis harus menjadi fondasi untuk memanfaatkan persaingan kekuatan besar tanpa kehilangan kemampuan menentukan arah politik luar negeri sendiri.
Timur Tengah kini menjadi cermin perubahan tatanan internasional yang semakin kompleks. Xi Jinping menggunakan diplomasi perdamaian untuk memperluas pengaruh China, sementara Donald Trump mempertahankan keunggulan strategis Amerika Serikat melalui tekanan dan superioritas kekuatan.
Bagi Indonesia, pertaruhan sesungguhnya terletak pada kemampuan mempertahankan prinsip ketika perdamaian, keamanan, dan kepentingan ekonomi menjadi bagian dari kompetisi hegemonik. Multipolaritas akan memiliki makna bagi Indonesia apabila menghasilkan perluasan otonomi strategis, bukan pergantian ketergantungan dari satu kekuatan besar kepada kekuatan besar lainnya. (*)
