PENAJAM — Satuan Tugas (Satgas) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) akan melakukan inspeksi terhadap 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, kewenangan Satgas daerah hanya sebatas memantau, memeriksa, dan melaporkan hasil temuan kepada pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengatakan inspeksi tersebut menyasar 12 SPPG reguler dan satu SPPG satelit yang melayani wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Satgas yang dibentuk kabupaten/kota ini bertugas melaksanakan inspeksi ke SPPG di wilayah masing-masing," kata Tohar.
Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan inspeksi, Pemkab PPU terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas.
Pengelola SPPG juga telah diberi pemberitahuan agar menyiapkan dokumen dan kebutuhan pemeriksaan.
Dalam inspeksi tersebut, terdapat 14 indikator yang menjadi parameter penilaian. Pemeriksaan mencakup kelengkapan internal SPPG, mulai dari peralatan memasak, ompreng atau wadah makanan, hingga label batas waktu layak konsumsi.
Selain itu, tim juga memeriksa persyaratan eksternal, di antaranya Kelayakan Higiene Sanitasi (KHS) dari Dinas Kesehatan serta dokumen lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan limbah.
"Tim Satgas ini memantapkan persepsi terhadap parameter yang ada. Ketika turun ke lapangan, OPD terkait tinggal menjalankan tugas spesifiknya sesuai kompetensi," ujarnya.
Tohar menyebutkan, pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah turut membantu pengawasan operasional SPPG.
Meski demikian, hasil pemeriksaan tidak serta-merta membuat Pemkab PPU bisa menjatuhkan sanksi atau menghentikan operasional SPPG.
Seluruh temuan akan dituangkan dalam formulir pemeriksaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah pusat.
"Mengenai sanksi atau suspend, itu bukan urusan kita, melainkan ranah pemerintah pusat," tegasnya.
Karena itu, Tohar meminta seluruh anggota Satgas menyampaikan hasil inspeksi secara objektif dan tidak menutupi kekurangan yang ditemukan.
Menurutnya, keterbukaan dalam pemeriksaan penting agar persoalan operasional SPPG tidak berdampak pada masyarakat sebagai penerima manfaat.
"Tidak usah ditutup-tutupi. Katakan A jika kondisinya A. Jika ada dampak negatif dari operasional yang tidak sesuai, yang dirugikan tetap masyarakat kita sendiri. Saya tidak ingin menanggung kekecewaan masyarakat manakala ada hal yang sengaja ditutupi," tandasnya. (Adv)
-300x195.jpg&w=3840&q=75)