Daerah
More
IKN — Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) menggelar seminar daring bertajuk, "Managing Complex Project: Experience from IKN Development", Jumat (29/11/2024).
Seminar menghadirkan Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN sekaligus Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PU, Danis Hidayat Sumadilaga, sebagai narasumber utama.
Baca Juga: 
Presiden Terpilih Prabowo: Saya Tegaskan Kita Lanjutkan IKN, Kalau Bisa Percepat
Pertemuan ini bertujuan berbagi wawasan dan pengalaman dalam mengelola pembangunan berskala besar seperti IKN, yang mencerminkan kompleksitas manajemen lintas sektor, tata kelola sumber daya, serta kolaborasi berbagai pihak.
Baca Juga: Presiden Terpilih Prabowo: Saya Tegaskan Kita Lanjutkan IKN, Kalau Bisa Percepat
“Dari webinar ini, kita dapat belajar banyak dari pembangunan IKN yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi namun tetap berhasil? berjalan sesuai perencanaan,” ucap Ketua IAMPI, Prof. Khrisna Suryanto.
“Pengalaman ini penting untuk dibagikan dan menjadi bahan pembelajaran bagi manajemen proyek di seluruh Indonesia, sehingga standar keberhasilan yang sama dapat diterapkan secara luas,” sambung dia.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan saat ini, sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP) Indonesia berasal dari Pulau Jawa, mencerminkan ketimpangan konsentrasi ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut.
Hal ini menyebabkan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada Jawa dan tekanan besar terhadap infrastruktur serta lingkungan di wilayah tersebut.
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) bertujuan mendiversifikasi pusat ekonomi nasional, sehingga mendorong pertumbuhan wilayah lain, terutama di Indonesia tengah dan timur.
Sementara, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga memaparkan pembangunan IKN merupakan proyek berskala besar yang kompleks.
Pembangunan itu mencakup pengembangan konektivitas infrastruktur untuk menghubungkan IKN dengan wilayah lain di Kalimantan dan seluruh Indonesia melalui jaringan jalan raya serta pelabuhan udara dan laut.
Proyek ini merupakan kolaborasi multisektor yang melibatkan berbagai kementerian, sektor swasta, dan pemangku kepentingan mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional, sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat.
“Kami perlu memastikan koordinasi dan pengelolaan proyek dilakukan secara matang dan terstruktur agar rencana dapat direalisasikan dengan baik,” katanya.
Dia menambahkan salah satu langkah strategis yang mereka tempuh adalah membentuk koordinator yang mampu mengakomodir kepentingan bersama, dengan tetap mengacu pada rencana induk dan capaian proyek yang telah ditargetkan.
“Selain itu, implementasi kebijakan Dokumen Satu Peta (One Map Policy) menjadi krusial untuk memastikan perencanaan dan pemetaan pembangunan dapat termonitor secara menyeluruh,” jelas Danis.
Ia juga menyampaikan Dokumen One Map pada tingkat yang lebih rinci untuk suatu kawasan (sub-sub WP atau blok) membutuhkan adanya Rencana Tapak Kawasan (RTK) sebagai panduan sinkronisasi pelaksanaan.
RTK berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan tapak kawasan dari berbagai proyek pembangunan, baik di atas maupun di bawah tanah.
Fokus utama RTK adalah mencegah terjadinya tumpang tindih (interface/clash) antara desain dari berbagai paket pekerjaan.
Selain itu, RTK juga berperan dalam memantau progres pembangunan serta menjadi alat evaluasi untuk memastikan bahwa desain dapat diterapkan secara tepat di lapangan.
Acara ini dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para peserta. Harapannya dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai pengelolaan pembangunan berskala besar yang penuh tantangan, seperti yang dihadapi dalam pembangunan IKN. (*)
