SAMARINDA — Rapat pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (14/7/2025) mendadak canggung setelah Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memilih keluar dari ruangan rapat.
Abdulloh menyatakan kekecewaannya terhadap jalannya pembahasan yang menurutnya tak relevan dengan substansi atau inti kebutuhan masyarakat.
Ia meninggalkan ruangan rapat saat pembahasan tindak lanjut hasil reses anggota dewan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim masih berlangsung.
"Ini rapat nggak berguna. Saya keluar. Aspirasi masyarakat itu nyata, tapi malah tidak diakomodir," tegas Abdulloh kepada awak media usai meninggalkan ruangan.
Politisi Golkar itu mengatakan, revisi kamus usulan pokir yang menjadi acuan penganggaran dianggap tak mampu menyerap kebutuhan warga secara luas.
Ia menilai, diskusi tersebut hanya fokus pada aspek teknis semata, tanpa menyentuh substansi dari aspirasi yang diperoleh saat masa reses.
"Ini cuma soal usulan kamus-kamus aja. Padahal tanpa itu pun bisa. Tapi kenapa justru aspirasi rakyat, ada pembatasan-pembatasan yang justru mematikan pokir," lanjutnya dengan nada kecewa.
Tak hanya itu, Abdulloh juga mengkritik pelaksanaan rapat sebelumnya, seperti yang digelar di Balikpapan.
Ia menilai kegiatan itu hanya buang-buang waktu dan biaya, tanpa punya dampak signifikan terhadap keberlangsungan pokir.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kamus usulan pokir sebagai instrumen atau alat menampung seluruh masukan masyarakat yang diperoleh melalui reses.
Bahkan menurutnya, proses penyusunan pokir saat ini sudah menyimpang dari semangat pembangunan yang partisipatif.
"Kalau begini caranya, saya akan terus ngotot. Karena ini bukan soal pribadi, tapi soal memperjuangkan suara rakyat," pungkasnya. (*)
