BONTANG – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan lembaga adat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata Bontang Kuala. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi A, B, dan C DPRD Kota Bontang bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (2/6/2026).
Menurut Winardi, regulasi terkait pemberdayaan lembaga adat sebenarnya telah tersedia, termasuk melalui peraturan wali kota. Namun yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah memastikan keterlibatan nyata masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
“Persoalannya bukan lagi aturan. Perwalinya sudah ada. Yang perlu diperkuat sekarang adalah keterlibatan masyarakat dan lembaga adat dalam setiap aktivitas yang akan dilaksanakan di Bontang Kuala,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan, termasuk penetapan retribusi daerah, selalu berpotensi menimbulkan resistensi apabila tidak disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan baik kepada publik.
Menurutnya, kajian ilmiah memang diperlukan dalam penyusunan kebijakan. Namun ketika kebijakan tersebut menyentuh masyarakat secara langsung, pemerintah juga harus melakukan kajian publik agar keputusan yang diambil dapat diterima semua pihak.
“Retribusi memang penting secara fiskal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tetapi jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Harus ada ruang dialog dan penyampaian informasi yang baik kepada publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Winardi mengusulkan agar sebagian hasil retribusi yang diperoleh dari kawasan wisata Bontang Kuala dikembalikan dalam bentuk kegiatan yang mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus memberdayakan masyarakat setempat.
Ia membayangkan adanya agenda rutin setiap akhir pekan, mulai dari festival seni rupa, pertunjukan budaya, hingga panggung kreativitas bagi para musisi dan seniman lokal.
“Kalau hari ini lima ribu orang datang ke Bontang Kuala, lalu minggu depan ada kegiatan lagi sehingga pengunjung menjadi sepuluh ribu orang, tentu PAD juga ikut meningkat. Jadi retribusi itu harus memberikan manfaat langsung dan menjadi pemantik aktivitas ekonomi serta budaya,” katanya.
Sebagai pelaku yang juga aktif di bidang seni dan musik, Winardi menilai banyak karya anak-anak Bontang yang selama ini belum mendapatkan ruang apresiasi yang memadai. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menyediakan panggung bagi para kreator lokal untuk menampilkan karya mereka kepada masyarakat.
Selain pengembangan seni dan budaya, Winardi juga menyoroti pentingnya pelestarian sejarah Bontang Kuala. Ia kembali mengingatkan usulannya agar tokoh-tokoh berjasa dalam bidang pendidikan dan kebudayaan diberikan penghormatan melalui penamaan jalan, titik wisata, maupun penanda sejarah lainnya.
Ia mencontohkan sosok Andi Muhammad Nasir yang telah memiliki peran besar dalam dunia pendidikan sejak tahun 1970-an, serta tokoh-tokoh pencipta karya budaya yang selama ini kontribusinya belum banyak dikenal generasi muda.
“Kalau alam dan wisatanya kita jaga, maka sejarahnya juga harus dicatat dan dikenalkan kepada masyarakat. Banyak tokoh yang berjasa membangun Bontang, khususnya Bontang Kuala, yang layak mendapatkan penghargaan,” ungkapnya.
Di akhir penyampaiannya, Winardi juga menyoroti tradisi malam takbiran Iduladha di Bontang Kuala yang menurutnya merupakan salah satu kekayaan budaya yang perlu terus dipertahankan. Ia berharap pemerintah daerah, termasuk pimpinan daerah dan OPD terkait, dapat hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan budaya masyarakat.
“Tradisi seperti ini harus terus dijaga. Kehadiran pemerintah akan menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian budaya yang sudah turun-temurun hidup di tengah masyarakat Bontang Kuala,” tutupnya.(Adv)
