KUTIM — Publik Kutai Timur ramai-ramai membicarakan soal pengadaan barang di lingkungan Pemerintahan Kutai Timur.
Misalnya tisu, springbed, termasuk taplak meja dan jam dinding. Kenapa ramai, karena harganya dinilai sangat mahal.
1 unit Springbed saja tercatat dengan harga Rp866,932.200. Di samping itu harga tisu juga mencapai Rp251 juta.
Begitu pula dengan harga barang lainnya yang dinilai netizen tidak masuk di akal.
Menanggapi itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengaku belum tau soal teknisnya.
"Teknisnya aja udah, mereka-mereka aja. Bupati gak begitu paham," singkatnya saat ditemui di Halaman Kantornya, Kamis 11 Desember 2025.
Ia juga meminta agar publik tak gampang “mengunyah” informasi yang tidak lengkap. Diharapkan agar publik mencari tahu lebih lanjut ihwal informasi tersebut.
"Cek dulu, misal tisu kemarin orang pikir tisu itu cuma satu biji, padahal satu bal itu isinya berapa itu. Nah mungkin juga seperti itu nanti," tukasnya.
Ia menegaskan dirinya tidak memahami masalah teknis, "Cek aja ke mereka nanti. Atau ke Kabag-nya nanti yah,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, publik “gila-gilaan” menyorot pengadaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kutai Timur.
Usai pengadaan tisu toilet senilai Rp200 juta lebih ramai dihujat, kini mencuat pengadaan springbed yang nilainya juga fantastis: Rp800 juta lebih juga.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) di portal resmi sirup.inaproc.id, Setda Kutim mengalokasikan anggaran sebesar Rp866.932.200 untuk pengadaan satu springbed melalui skema e-purchasing pada tahun anggaran 2025.
Pengadaan dengan kode RUP 60160156 itu berisi satu buah springbed berbahan latex ukuran 180x200 cm. Paket tersebut diumumkan pada 29 Juli 2025.
Terhadap kebijakan itu, Wakil Ketua I Karang Taruna Kutim, Arif Bolly, menyatakan nilai pengadaan tersebut janggal dan tidak punya urgensi yang jelas.
“Pengadaan seperti ini tidak masuk akal menurut saya. Kalaupun mau diadakan, apa urgensinya dan apa manfaatnya bagi masyarakat?” tanya Arif dalam kesempatan wawancara dengan awak media, Rabu 10 Desember 2025.
Arif mengingatkan Kutim saat ini menghadapi efisiensi anggaran. Sehingga APBD mestinya dialokasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Duit sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur atau bantuan langsung yang dampaknya nyata. Di pelosok-pelosok Kutim masih banyak butuh pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan APBD merupakan uang rakyat dan bukan milik pemerintah maupun kelompok tertentu.
Karena itu, ia meminta Setda Kutim memberikan penjelasan terbuka terkait pengadaan tersebut.“Seperlu apa pengadaan springbed dengan nilai sebesar ini? APBD itu uang rakyat dan harus digunakan untuk rakyat loh,” tegasnya.
Arif juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap paket-paket pengadaan bernilai besar yang tak berdampak langsung pada kesejahteraan.
“Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan teman-teman di pelosok yang jalannya saja masih butuh perbaikan, sementara APBD dialokasikan untuk sebuah springbed,” tutupnya. (Caca)
