Badko HMI Kaltimtara Desak Kapolda Kaltim Copot Kapolres Berau

BERAU - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) mendesak Kapolda Kalimantan Timur mencopot Kapolres Berau.

Tuntutan ini dilayangkan Badko HMI Kaltimtara, sebab Kapolres Berau dinilai tidak mampu menjamin keamanan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi, berujung pada tindakan represif pada Rabu 12 Februari 2025.

Ketua Umum Badko HMI Kaltimtara, Ashan Putra Pradana, mengatakan tindakan represif yang terjadi menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan pengawasan Kapolres Berau dalam menjaga stabilitas serta memastikan kebebasan berekspresi mahasiswa.

Baca Juga: Badko HMI Kaltimtara Nilai Kapolda Kaltim Gagal Jalankan Tugas, Soroti Tindakan Pihak Kepolisian Bontang dan Berau

“Kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Berau terhadap kader-kader HMI yang tengah menyampaikan aspirasi mereka secara damai. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak demokratis warga negara,” tegas Ashan, dalam pernyataan resmi yang diterima Katakaltim, Jumat 14 Februari 2025.

Baca Juga: Akibat Aksi Pencurian Kelapa Sawit, 2 Pria Ini Diamankan Polsek Kelay

Ia mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HMI Cabang Berau bertujuan untuk menyuarakan isu-isu krusial yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, demonstrasi tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan prosedur pengamanan aksi yang mestinya dilakukan oleh pihak kepolisian.

Atas tindakan tersebut, Badko HMI Kaltimtara menuntut Kapolda Kalimantan Timur untuk segera:

1. Mengevaluasi dan mencopot Kapolres Berau atas ketidakmampuannya dalam memberikan keamanan bagi mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi.

2. Mengusut tuntas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kader HMI Cabang Berau serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab.

3. Menjamin keamanan dan kebebasan berpendapat bagi mahasiswa dan masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

Ketum Badko HMI Kaltimtara, mengatakan jika tuntuntan tersebut tidak segera ditindaklanjut, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap melakukan langkah-langkah strategis lainnya untuk menegakkan keadilan serta memastikan kepolisian bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung masyarakat.

"Negara harus menjamin kebebasan berekspresi dan menolak segala bentuk represifitas aparat yang mencederai demokrasi. Oleh karena itu, kami meminta Kapolda Kaltim untuk segera mengambil tindakan tegas agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang," pungkasnya. (Ca)