KALTIM — Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltim bersama Pemerintah Daerah mempertegas komitmen menjaga stabilitas ekonomi.
Fokus utama diarahkan pada penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kepala Perwakilan BI Kaltim, Jajang Hermawan, memaparkan pengendalian inflasi akan fokus pada komoditas yang secara historis kerap mengalami gejolak harga.
“BI Kaltim terus mendorong implementasi strategi 4K sebagai pilar utama stabilitas hargan yakni: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,”Kata Jajang pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, di Ruang Maratua BI Kaltim,, Jum'at (6/3/2026).
Selain itu, pemanfaatan aplikasi Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) Kaltim juga dioptimalkan sebagai instrumen pendukung kebijakan berbasis data.
Aplikasi tersebut memungkinkan pemantauan komoditas strategis secara lebih responsif melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang terintegrasi lintas instansi.
Sementara itu, strategi penguatan TP2DD diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui perluasan ekosistem pembayaran digital, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas layanan digital pemerintah daerah.
Perkembangan digitalisasi di Kalimantan Timur sendiri menunjukkan tren yang sangat positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya transaksi non-tunai di masyarakat serta semakin luasnya implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendorong transparansi, efisiensi, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan, berbagai tantangan yang dihadapi ke depan dapat dikelola dengan baik, sekaligus membuka peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan High Level Meeting (HLM) tersebut, seluruh pemerintah daerah di Kaltim berkomitmen terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi
Melalui implementasi strategi 4K serta optimalisasi berbagai program stabilisasi harga, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga akan terus didorong melalui penguatan implementasi ETPD, pemanfaatan berbagai kanal pembayaran digital, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. (Deni)
