KALTIM — Program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Gratispol, sampai akhir Oktober 2025 belum juga kelihatan uangnya, alias tidak cair.
Hingga Kamis 30 Oktober dana bantuan pendidikan dengan anggaran Rp206,9 miliar itu belum juga disalurkan ke 52 perguruan tinggi penerima di wilayah Kaltim.
Padahal, sebelumnya Pemprov Kaltim sudah berjanji dan memastikan bahwa pencairan akan dilakukan pada pekan keempat Oktober 2025.
Namun, hingga tenggat waktu yang dijanjikan, belum satu pun kampus di Kaltim mengonfirmasi penerimaan dana tersebut.
Program yang diklaim sebagai salah satu bentuk komitmen Pemprov dalam mendukung pendidikan tinggi ini sejatinya telah mengumumkan lebih dari 12 ribu mahasiswa sebagai penerima manfaat.
Akan tetapi, keterlambatan transfer justru menimbulkan masalah di tingkat kampus, terutama terkait pengelolaan keuangan dan kelancaran aktivitas akademik.
Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Kaltim dan Universitas Widyagama Mahakam (UWGM) Samarinda yang merupakan kampus swasta, mengaku terdampak oleh lambannya penyaluran dana tersebut.
Unmul: Cash Flow Kampus Tertahan, Aktivitas Akademik Tetap Berjalan
Rektor Unmul, Abdunnur, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memperoleh kejelasan dari Pemprov terkait jadwal pencairan dana Gratispol.
Padahal, dana yang dialokasikan untuk Unmul mencapai Rp21 miliar, atau sekitar 10 persen dari total pendapatan PNBP Unmul sebesar Rp245 miliar.
"Unmul sebetulnya punya budgeting dari berbagai sumber, baik dari APBN, rupiah murni, BOPTN, maupun saldo awal dari BLUD dan tuition fee," ujar Abdunnur saat ditemui di kampus, Rabu (29/10/2025).
"Tapi tentu kita tetap berharap proses dukungan dana dari Pemprov Kaltim terhadap mahasiswa Unmul yang diumumkan sebagai penerima Gratispol itu bisa segera direalisasikan," lanjutnya.
Menurutnya, kampus masih mampu menjalankan kegiatan operasional berkat cadangan dana internal.
Namun, keterlambatan pencairan tetap berdampak pada arus kas yang seharusnya sudah masuk sejak awal tahun akademik di bulan Juli.
"Secara umum cash flow kami tertahan. Harusnya di awal tahun akademik sudah ada penerimaan dari tuition fee mahasiswa yang kini dikonversi ke bantuan Gratispol. Jadi, selama beberapa bulan terakhir, penerimaan itu harus kita tunda dulu," jelasnya.
Kendati demikian, Abdunnur menegaskan seluruh aktivitas akademik di Unmul tetap berjalan normal.
Ia memastikan kegiatan perkuliahan, penelitian, dan program kampus lainnya tidak akan terhenti meskipun sejumlah rencana pengembangan harus disesuaikan.
"Belum cairnya bantuan Gratispol tentu berpengaruh, tapi kita tidak menunggu. Aktivitas kampus tetap berjalan dengan dana yang tersedia. Kami hanya berharap Pemprov segera mempercepat proses transfer agar tidak mengganggu stabilitas keuangan universitas," tambahnya.
UWGM: Kampus Swasta Bertahan Hidup dari SPP dan Menunda Penelitian
Sementara itu, situasi berbeda dialami kampus swasta seperti Universitas Widyagama Mahakam (UWGM) Samarinda.
Tak seperti perguruan tinggi negeri yang memiliki sokongan dana pemerintah pusat, UWGM sepenuhnya bergantung pada pembayaran SPP mahasiswa untuk menjalankan roda operasional.
Wakil Rektor UWGM, Suyanto, mengungkapkan keterlambatan pencairan dana Gratispol membuat kampusnya harus menunda beberapa kegiatan penting, termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat.
"Kita menunda beberapa kegiatan yang harusnya sudah jalan di awal semester. Anggarannya kita alihkan dulu ke pembiayaan rutin seperti gaji dosen dan operasional kampus," jelas Suyanto.
Menurutnya, UWGM tidak memiliki dana cadangan besar seperti kampus negeri. Akibatnya, tertundanya transfer dana Gratispol secara langsung memotong sumber pemasukan utama kampus.
"Swasta itu mati-hidup dari mahasiswa. Enggak ada subsidi dari pemerintah. Kalau kampus negeri kan gaji dosen dari APBN, listrik pun sudah ada anggarannya. Tapi di swasta, kalau SPP belum masuk, ya cash flow langsung terganggu," ujarnya.
Lebih lanjut, Suyanto menambahkan bahwa beasiswa Gratispol hanya menanggung biaya SPP mahasiswa, tidak mencakup kebutuhan lain seperti perawatan fasilitas atau pengembangan kampus.
"Kalau tidak ada uang, ya enggak bisa berkembang. Mau bayar listrik, beli fasilitas, itu semua dari uang gedung dan SPP. Jadi ketika dana Gratispol belum cair, kampus betul-betul harus bertahan hidup dari cadangan seadanya," tegasnya.
Ia juga menyayangkan belum adanya kejelasan dari Pemprov terkait waktu pasti pencairan.
"Harusnya Oktober ini sudah cair, tapi sampai hari ini belum ada kabar sama sekali dari Pemprov," pungkasnya. (Ali)
