Katakaltim Logo

Ilustrasi Dinas Dukcapil PPU memperketat penelusuran dokumen identitas anak asuh (dok: Akal Imitasi/AI)

Disdukcapil PPU Telusuri Keaslian Identitas Anak Asuh

Penulis: Gung | Editor: Hilman
14 November 2026

PENAJAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pemeriksaan dokumen dalam pengurusan identitas anak terlantar maupun anak yang berada di bawah pengasuhan pihak lain.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap dokumen yang diajukan sesuai dengan data kependudukan dan tidak mengandung unsur pemalsuan.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, mengungkapkan bahwa proses verifikasi masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya adalah temuan dokumen identitas yang diduga telah dimanipulasi untuk mendukung pengurusan administrasi anak.

Dalam beberapa kasus, petugas menemukan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang datanya telah diubah, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Temuan tersebut membuat Disdukcapil harus melakukan penelusuran lebih lanjut sebelum memproses dokumen yang diajukan.

“Kami pernah menemukan identitas yang diduga dimanipulasi. Ada KTP yang diedit, bahkan NIK-nya diubah. Karena itu, setiap dokumen yang masuk harus kami periksa dan cocokkan terlebih dahulu dengan data yang tersedia,” ungkap Dony, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan informasi pada dokumen yang diserahkan dengan basis data kependudukan.

Sejumlah unsur yang diperiksa meliputi kesesuaian foto, tempat lahir, alamat, serta informasi lain yang berkaitan dengan identitas seseorang.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, petugas akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Disdukcapil juga dapat berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik maupun bidan yang menangani proses persalinan, guna menelusuri riwayat kelahiran anak.

Menurut Dony, tahapan verifikasi ini penting agar penerbitan dokumen tidak justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Kejelasan asal-usul dan identitas anak harus menjadi dasar sebelum proses administrasi dilanjutkan.

Ia pun mengingatkan masyarakat yang saat ini mengasuh anak dari pihak lain tanpa kejelasan asal-usul agar tidak mengurus dokumen melalui jalur yang tidak resmi.

Pengasuh diminta melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Sosial dan Disdukcapil PPU agar memperoleh pendampingan sesuai prosedur.

Dony menegaskan, pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan administrasi anak melalui mekanisme yang sah.

“Silakan sampaikan kondisi anak yang diasuh kepada instansi terkait. Dengan laporan yang terbuka, kami bisa membantu menelusuri data dan memproses dokumen kependudukannya sesuai aturan,” tandasnya.

Melalui pemeriksaan berlapis dan koordinasi lintas instansi, Disdukcapil PPU berharap setiap anak dapat memperoleh identitas yang sah tanpa mengabaikan ketentuan hukum. (Adv)

Dilihat 692 kali

Koran Katakaltim

Bagikan Ke :