Katakaltim Logo

Sekretaris DPUPR PPU, Muhammad Ali Musthofa (Dok: katakaltim)

DPUPR PPU Pastikan Sertifikasi Konstruksi Tak Tumpang Tindih

Penulis: Gung | Editor: Hilman
14 November 2026

PENAJAM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilaksanakan instansinya tidak tumpang tindih dengan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Sekretaris DPUPR PPU, Muhammad Ali Musthofa, menjelaskan kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut memiliki fokus pelatihan dan segmentasi peserta yang berbeda.

DPUPR secara khusus menangani peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi, sedangkan Disnakertrans memiliki cakupan pelatihan keterampilan yang lebih luas.

“Untuk pelatihan jasa konstruksi ini difokuskan pada tenaga kerja terampil, mulai dari SMK ke yang meliputi tukang, tenaga ahli konstruksi, mandor, dan sebagainya hingga K3,” ujar Ali Musthofa, Sabtu (14/11/2026).

Ia menerangkan, program sertifikasi di lingkungan DPUPR menyasar tenaga kerja konstruksi dengan jenjang pendidikan dan kompetensi tertentu.

Sementara itu, pembagian kewenangan berdasarkan jenjang pendidikan juga menjadi bagian dari pengaturan pelaksanaan program tersebut.

Menurut Ali, untuk cakupan kabupaten, pelatihan dan sertifikasi lebih diarahkan kepada tenaga kerja terampil, termasuk lulusan sekolah menengah.

“Kalau jenjang pendidikan sarjana hingga magister itu lingkupnya kewenangan pemerintah provinsi,” tutur Ali.

Dari sisi jenis keahlian, DPUPR berfokus pada pekerjaan konstruksi, seperti tukang, mandor, tenaga ahli, serta kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sementara program Disnakertrans mencakup bidang lain, termasuk pelatihan satuan pengamanan dan keterampilan nonkonstruksi.

“Kalau untuk yang di Disnakertrans itu kan ada pelatihan keahlian yang lain ya, seperti satpam dan pengamanan. Kalau di PU enggak, kita khusus untuk konstruksi,” jelasnya.

Meski memiliki fokus berbeda, Ali menilai koordinasi antarlembaga tetap diperlukan, terutama dalam pertukaran data tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat kompetensi.

Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan program ketenagakerjaan serta memperluas peluang kerja bagi masyarakat.

Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan Disnakertrans dan kepolisian dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten PPU.

“Boleh kita kombinasikan saja. Kami sama-sama dengan Polres juga bagaimana kita sama-sama mengurangi jumlah pengangguran.

Sehingga kalau jumlah pengangguran menurun, otomatis angka kriminalitas di PPU ini ikut menurun,” ungkap Ali.

Terkait capaian program, DPUPR PPU menyatakan akan menyiapkan data jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah mengikuti sertifikasi pada tahun sebelumnya.

Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memperjelas kontribusi program peningkatan kompetensi tenaga kerja terhadap pembangunan daerah.

Dengan pembagian fokus dan koordinasi yang lebih baik, pelaksanaan program sertifikasi diharapkan dapat berjalan saling melengkapi, bukan menjadi kegiatan yang saling tumpang tindih antarperangkat daerah. (Adv)

Dilihat 694 kali

Koran Katakaltim

Bagikan Ke :