Indeks pembangunan gender atau IPG di Kutai Timur sangat rendah. Bagaimana Pemkab Kutim mengatasi hal terebut melalui berbagai sosialisasi. Ilustrasi (aset: pexels)

DP3A Kutim Respons Indeks Pembangunan Gender yang Rendah

Penulis : Redaksi
7 June 2024
Font +
Font -

Kutim — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim akhir-akhir ini melakukan peningkatan sosialisasi Kabupaten Layak Anak.

Kepala DP3A Kutim Idham Cholid menyatakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan mesti ditingkatkan lagi. Karena, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kutim termasuk rendah.

“Sesuai dengan perintah pak Bupati, bahwa kita akan mengawal untuk hadirnya Kabupaten layak anak. Itu dalam rangka juga supaya perolehan Kutim bisa meningkat dari Madya ke Nindya. Itu program jangka pendek ini yang kita kawal agar bisa terealisasi,” ucapnya saat ditemui, Kamis (6/5/2024).

Baca Juga: Ilustrasi pelecehan seksual (aset: kolase/katakaltim.com)Kasus Pelecehan di Kutai Timur Meningkat, Ini Keterangan DP3A

“Kemudian Kutim ini dalam hal pengarusutamaan gender kan masih peringkat bawah dari 10 kabupaten/kota sehingga itu yang kami genjot, coba kerja sama dengan semua staleholder terkait sehingga nanti pengarusutamaan gender terutama angka ketimpangan gender, menggalang partisipasi perempuan, supaya juga akses pembangunan di Kutim itu bisa meningkat,” tambahnya.

Sehingga, kata Idham, “Nanti pemberdayaan gender itu indeks posisinya di Kutim lebih baik lagi. Kita kan sekarang ini sedang berada di peringkat 7 dari 10 wilayah. Itu (program kita) dalam waktu dekat.”

“Di samping itu kita melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Kemudian permasalahan-permasalahan perempuan juga terkait dengan hukum, kita akan berupaya meringankan beban mereka,” katanya.

Idham lebih jauh menerangkan DP3A sering melakukan sosialisasi, pelatihan dan peningkatan keterampilan. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada perempuan dan anak.

“Kemudian ada bantuan-bantuan. Nah itu seiring dengan ini kasus-kasus yang ada, memberikan penyadaran kepada semua, misalnya partisipasi anak terkait pelayanan publik, bagaimana akses terhadap pembangunan itu bisa ada kesetaraan. Di samping itu karena anggaran kita terbatas, kita juga mengadakan fasilitasi, artinya kita bekerja sama dengan provinsi,” terangnya

“Kayak kemarin kita dapat fasilitasi dengan DPPKB, DP3A provinsi. Mengadakan pencegahan tentang narkoba. Kemudian hari sebelumnya juga kerja sama dengan dengan DP3A provinsi terkait pengarusutamaan gender, kita undang semua lapisan masyarakat,” ucapnya. (*)

Font +
Font -