KALTIM — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, memaparkan perbedaan mendasar antara program Beasiswa Kaltim Tuntas pada era Isran Noor dengan program Beasiswa Gratispol yang dijalankan pemerintahannya saat ini.
Menurut Rudy, perbedaan paling mencolok terletak pada jumlah penerima dan cakupan manfaat program.
“Beasiswa Kaltim Tuntas itu tidak lebih daripada 28 ribu beasiswa yang diterima manfaatnya (tahun 2023–red) untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Rudy.
Ia menegaskan, saat dirinya mulai menjabat di tengah tahun anggaran berjalan 2025, program Gratispol langsung menjangkau lebih banyak pelajar dan mahasiswa.
“Melalui program gratispoll sebanyak 24.000 siswa yang jangkauannya hampir seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” katanya.
Lonjakan signifikan disebut akan terjadi pada 2026. Rudy mengklaim penerima manfaat akan mencapai ratusan ribu.
“Di tahun 2026 program ini sebanyak 158.981 mahasiswa. Bayangkan 158 ribu. Semuanya untuk mahasiswa Kalimantan Timur yang ber-KTP Kalimantan Timur,” tegasnya.
Syarat dan Batasan Usia
Meski disebut tanpa diskriminasi gender maupun agama, program Gratispol tetap menerapkan persyaratan administratif dan batas usia untuk jenjang tertentu.
“Untuk kelas 1 tentu ada batasan umurnya maksimum 35 tahun. Untuk S1-nya 25 tahun, S2-nya 35 tahun, S3-nya 40 tahun,” jelas Rudy.
Ia juga menekankan program unggulannya itu hanya berlaku bagi mahasiswa reguler dan tidak diperuntukkan bagi kelas pekerja.
“Khusus untuk yang reguler. Yang extension atau eksekutif tidak mendapatkan itu,” katanya.
Selain itu, syarat domisili menjadi ketentuan utama. Penerima harus ber-KTP Kaltim dan telah berdomisili minimal tiga tahun.
Mahasiswa yang sempat pindah domisili ke luar daerah dan kembali lagi tidak otomatis memenuhi syarat.
“Jadi hanya untuk anak-anak Kalimantan Timur. Jangkauannya dari mana? 10 kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur,” ucapnya.
Dibayarkan Langsung ke Kampus
Rudy menjelaskan, dana Gratispol disalurkan langsung ke 52 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim kemudian proses verifikasi dilakukan oleh pihak kampus.
“52 universitas baik negeri maupun swasta semuanya dibayar langsung kepada kampusnya. Kampus itulah yang memberikan verifikasi. Kalau orang itu tidak memenuhi persyaratan, mohon maaf,” tegasnya.
Bantah Isu Pemutusan Beasiswa Sepihak
Ia membantah adanya pemutusan sepihak oleh pemerintah provinsi terhadap penerima beasiswa, menurutnya itu Kekeliruan pihak kampus.
“Kalau tadi adik-adik bilang ada yang diputuskan secara sepihak dan sebagainya, kami tidak pernah memutuskan secara sepihak. Yang memutuskan secara sepihak itu adalah pihak kampus,” ujarnya.
Menurut Rudy, banyak mahasiswa yang gagal verifikasi karena tidak memenuhi syarat usia maupun ketentuan administrasi lainnya.
Skema Pembiayaan dan Batas UKT
Terkait isu Gratispoll yang di kritik karna tidak sepenuhnya gratis, Rudy mengakui ada penyesuaian kebijakan setelah pihaknya mempelajari aturan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Tetapi begitu kami terpilih, ternyata di Mendagri di situ ada aturan yang tidak membolehkan semuanya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa besaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) mahasiswa sangat bervariasi, sehingga tidak mungkin disamaratakan.
“Setelah kami melaksanakan exercise di lapangan itu ada yang UKT-nya 2 sekian, ada yang 3 sekian, ada yang 1,5, tetapi yang kedokteran 25. Kan enggak mungkin yang 25 juta dengan yang 3,5 atau di bawah dari 5 juta mau disamakan, maka dibatasin,” jelasnya.
Untuk program studi umum seperti ekonomi dan FISIP dengan UKT di bawah Rp5 juta, pembiayaan disebut ditanggung 100 persen oleh Pemprov. Sementara untuk teknik dibatasi hingga Rp7 juta dan kedokteran maksimal Rp15 juta.
“Kedokteran itu wajib kita juga memberikan supporting tapi tidak bisa semuanya karena aturan dari Kemendagri itu tidak mengizinkan. Jadi kita hanya maksimum Rp15 juta saja,” tegas Rudy.
Prioritas di Tengah Penurunan Anggaran
Rudy juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp21 triliun, kini tersisa Rp14,25 triliun.
Meski dengan pemangkasan dana tersebut, Rudy menyebut tetap memprioritaskan program Gratispol pendidikan karna diakui sebagai langkah mendasar untuk mengatasi masalah utama masyarakat, yakni kemiskinan.
“Karena pendidikan yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran, cuma pendidikan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang diterima, beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan pada 2023 sebanyak 28.213 penerima manfaat.
Anggaran yang dihabiskan sekitar Rp365,345 miliar. Rata-rata dana yang diterima mahasiswa dalam program tersebut sekitar Rp12,9 juta.
Sementara itu untuk program Pendidikan Gratispol diklaim akan menyentuh sekitar 157 ribu mahasiswa Kaltim.
Anggaran yang digunakan mencapai Rp813,572 miliar untuk tahun 2026. Rata-rata mahasiswa mendapatkan hampir Rp5,1 juta. (Ali)
