BONTANG — DPRD Kota Bontang memaparkan empat poin penting hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Catatan tersebut disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang, Rustam, dalam Rapat Paripurna ke-9 dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bontang Tahun 2024, Senin 23 Juni, malam.
Laporan pertama adalah pengelolaan pajak hotel dan pajak air tanah. Rustam mengatakan pihaknya menilai ini belum optimal. Apalagi sektor migas, juga belum punya dasar hukum yang jelas untuk penerapan pajak daerah.
“Yang kedua adalah terdapat honorarium pengelola keuangan yang melebihi ketentuan yang berlaku. Ketiga, ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan infrastruktur. Temuan ini mencakup proyek jalan, jaringan, dan irigasi,” ucap Rustam/
Laporan keempat yaitu penatausahaan barang hasil belanja jasa belum juga tertib. Barang-barang tersebut, tambah Rustam, belum diserahkan secara resmi kepada masyarakat.
“Ini belum diserahkan kepada masyarakat,” tandasnya:
Politisi Golkar itu menegaskan bahwa DPRD melalui Banggar dan seluruh fraksi mendorong pemerintah segera tuntaskan masalah ini.
Tidak hanya itu, pengawasan di lingkungan internal organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus diperkuat lagi.
“Pengawasan internal di setiap OPD juga perlu diperkuat. Setiap temuan harus direspons cepat. Pengawasan harus ditingkatkan,” pinta Rustam.
Dalam kesempatan itu Rustam juga menyampaikan bahwa kinerja pendapatan daerah tetap menunjukkan hasil yang baik.
Penerimaan daerah tercatat sebesar Rp 2,81 triliun. Angka ini menurut Rustam sudah melebihi target, yaitu 101,33 persen dari rencana yang ditetapkan.
Sementara itu, belanja daerah baru terserap 92,74 persen. Dari alokasi Rp3,36 triliun, realisasi mencapai Rp3,11 triliun. Secara keseluruhan, ada surplus anggaran senilai Rp 299,36 miliar.
Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat mencapai Rp 282,15 miliar. Untuk itu, Rustam menilai ketimpangan antara pendapatan dan belanja ini harus diperhatikan secara serius.
“Pendapatan naik, akan tetapi serapan belanja kita masih belum optimal. Maka harus jadi evaluasi,” tegasnya.
Turut hadir Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, Wakil Ketua DPRD Bontang, Siti Yara, dan sejumlah OPD, Camat dan Lurah di Kota Bontang. (Adv)
