SAMARINDA — Kecamatan Bengalon menjadi daerah yang paling rawan banjir di Kutai Timur. Banjir yang awalnya diperkirakan akan timbul setiap 5 tahun sekali, justru meningkat intensitasnya hingga 5 kali dalam setahun.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan solusi alternatif masalah banjir Bengalon ini adalah relokasi pemukiman warga.
Kata dia, rencananya akan dipindahkan ke kawasan aset pemerintah provinsi di Kecamatan Bengalon, yang luasnya mencapai 200 Hektare.
"Kita menilai itu representatif untuk menjadi lokasi relokasi pemukiman warga, inilah yang menjadi alasan kita mendatangi PUPR hari ini," ucap Jimmi kepada katakaltim usai berbincang dengan PUPR Kaltim, Rabu 9 Juli 2025.
Dalam rangka membicarakan masalah banjir Bengalon, pihaknya sudah 2 kali bertemu PUPR. Namun di pertemuan terbaru, PUPR menyebut bahwa keputusan penyerahan aset ke pemerintah daerah merupakan kewenangan Gubernur.
"Kita mau merencanakan selanjutnya pertemuan dengan Gubernur, menindaklanjut pembahasan hari ini. Semoga saja bisa bermanfaat baik bagi masyarakat khususnya di Bengalon yang terdampak banjir," ucap politisi PKS itu.
Jimmi lebih jauh mengungkapkan upaya ini merupakan langkah menciptakan pemukiman yang layak bagi masyarakat.
Kata dia, masyarakat yang terdampak rawan banjir, ialah yang tinggal di bantaran dan sempadan sungai.
"Ini tugas DPRD untuk memastikan bagaimana masa depan masyarakat dan pemukimannya. Sehingga tidak lagi bermukim di wilayah rawan banjir," imbuhnya. (Cca)
