Daerah
More
SAMARINDA — Pelayanan kesehatan merupakan hal mendasar dan primer bagi kehidupan manusia.
Namun, berbagai kendala, misalnya, rumah sakit sebagian besar hampir penuh. Contohnya di Kota Samarinda.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Sri Puji Astuti, menilai bahwa ini adalah tekanan serius.
Baca Juga: 
Proyek Andalan Pemkot Longsor Akibat Hujan Deras, Legislator Samarinda akan Lakukan Pengawasan Ketat
Jadi, dibutuhkan perhatian segera dari pemerintah kota (Pemkot).
Baca Juga: 
Menuntun Samarinda ke Era Baru, DPRD Dukung Inovasi Andi Harun untuk Kota yang Lebih Baik
“Harus diprihatinkan. Banyak pasien dari luar kota mencari layanan di Samarinda karena dianggap lebih lengkap,” ucapnya kepada awak media, belum lama ini.
Menurut Puji, masalah utamanya terletak pada distribusi beban yang tak merata. Ada banyak pasien dari Kukar dan Bontang.
Di tengah tingginya tekanan tersebut, dia ingatkan kesiapan rumah sakit.
Dalam hal menghadapi penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Rencananya diberlakukan BPJS Kesehatan mulai Bulan Juni 2025.
Sebab, hanya 60-an persen rumah sakit di Kota Tepian yang memenuhi standar tersebut.
Kalau sudah begitu, maka bisa jadi sebagian masyarakat sudah memperoleh layanan kesehatan
“Kalau sebagian rumah sakit belum siap. Maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan layanan. Apalagi yang bergantung ke BPJS,” terangnya.
Untuk itu dia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) memperketat pengawasan operasional rumah sakit.
Tak kecuali dalam aspek izin, kelengkapan fasilitas, dan ketersediaan dokter spesialis.
Evaluasi menyeluruh menurut dia tentu saja penting dalam menjamin kualitas dan keselamatan para pasien.
“Ini sangat penting,” tukasnya.
Puji menambahkan, bahwa bukan saja ihwal fasilitas dan aturan, laporan warga terkait dugaan malapraktik yang terjadi di salah satu rumah sakit swasta juga harus diselesaikan.
Semu bentuk keluhan masyarakat, tandas dia, harus ditindaklanjuti. Tanpa kompromi terhadap keselamatan pasien.
“Pelayanan kesehatan harus menjunjung keselamatan. Tak boleh ada toleransi terhadap praktik yang membahayakan,” pungkasnya. (Adv)
