Balikpapan – Layanan transportasi massal Balikpapan City Trans (Bacitra) akan memasuki babak baru mulai 1 Juli 2027. Setelah beberapa tahun beroperasi secara gratis melalui dukungan pemerintah pusat, moda transportasi ini dipastikan akan beralih menjadi layanan berbayar seiring pengambilalihan pengelolaan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, M Fadli Pathurrahman, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah mematangkan kajian terkait skema tarif yang akan diterapkan. Kajian tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek operasional, tetapi juga kemampuan ekonomi masyarakat.
“Mulai 1 Juli 2027, layanan Bacitra tidak lagi gratis. Kami sedang menyusun skema tarif yang proporsional dan tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujar Fadli, Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, Dishub juga mengusulkan adanya kebijakan khusus berupa layanan gratis atau subsidi bagi kelompok tertentu. Di antaranya pelajar dari keluarga kurang mampu, siswa berprestasi, serta penyandang disabilitas.
“Kami ingin memastikan layanan ini tetap inklusif. Oleh karena itu, ada opsi kelompok tertentu yang tetap bisa menikmati layanan secara gratis atau dengan tarif khusus,” jelasnya.
Meski demikian, Fadli menegaskan bahwa keputusan akhir terkait tarif maupun kebijakan subsidi tetap berada di tangan wali kota setelah melalui proses pembahasan lebih lanjut.
Sejak diluncurkan pada 2024 melalui program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan, Bacitra telah menunjukkan perkembangan signifikan. Antusiasme masyarakat terhadap layanan ini terbilang tinggi, terlihat dari tingkat keterisian penumpang yang kerap melebihi kapasitas.
Saat ini, sebanyak 21 unit bus beroperasi setiap hari dengan jumlah pengguna mencapai 6.332 orang per hari. Armada juga terus ditambah dari awalnya 17 unit menjadi 24 unit untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Bacitra melayani tiga koridor utama, yakni Koridor A dengan rute Pelabuhan Semayang menuju Bandara SAMS Sepinggan, Koridor B dari Terminal Batu Ampar melalui Jalan MT Haryono, serta Koridor C yang juga berangkat dari Terminal Batu Ampar melalui Jalan Ahmad Yani.
Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa hingga 2026 operasional Bacitra masih didukung penuh oleh pemerintah pusat. Namun, mulai 2027, Pemkot Balikpapan harus menanggung pembiayaan secara mandiri.
“Perkiraan kebutuhan anggaran operasional mencapai sekitar Rp22 miliar per tahun. Ini menjadi tantangan sekaligus komitmen kami untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik,” kata Agus.
Sebagai bentuk kesiapan, pembangunan infrastruktur pendukung juga terus digenjot. Hingga kini, telah terbangun 33 halte dari target 125 halte yang direncanakan secara bertahap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta melalui program CSR.
Pemkot Balikpapan berharap, meskipun nantinya berbayar, layanan Bacitra tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Selain memberikan kenyamanan, kehadiran transportasi massal ini juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
“Tujuan utamanya adalah mengubah pola mobilitas masyarakat agar lebih beralih ke transportasi umum yang efisien dan ramah lingkungan,” tutup Fadli.(han/ Adv Diskominfo Balikpapan)
-300x190.jpg&w=3840&q=75)
